Terkini, Pangkep – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis 9 Juli 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pangkep itu dipimpin Ketua DPRD Haris Gani didampingi Wakil Ketua I Andi Ilham Zainuddin dan Wakil Ketua II Muh. Tauhid. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Wakil Bupati Abdul Rahman Assegaf, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, serta kepala bagian Sekretariat Daerah.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Haris Gani menyampaikan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memperoleh pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD sesuai ketentuan tata tertib dewan.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Muhammad Yusran Lalogau menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten guna menekan angka kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain itu, Yusran menegaskan komitmen Pemkab Pangkep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menanggapi masukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait keterlambatan penyaluran bantuan bibit kepada kelompok masyarakat, Bupati menyatakan pemerintah akan menyesuaikan jadwal penyaluran agar lebih sesuai dengan kebutuhan petani sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilai menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah aktif mengikuti pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD agar regulasi yang dihasilkan berkualitas dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Rapat paripurna kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Komentar (0)