Hambat Pembangunan Nasional, PPN/Bappenas Dukung Moratorium Aktivitas Ekstraktif

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendukung usulan moratorium aktivitas ekstraktif sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional.

Rachmat menilai praktik eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan sejumlah wilayah di Indonesia.

Dia mencontohkan sejarah pertukaran Pulau Run di Kepulauan Banda, Maluku, dengan Nieuw Amsterdam yang kini menjadi Manhattan, New York, melalui Perjanjian Breda (Treaty of Breda) antara pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris pada 31 Juli 1667.

Saat itu, Belanda menyerahkan Nieuw Amsterdam kepada Inggris, sementara Inggris menyerahkan Pulau Run yang kaya komoditas pala kepada Belanda.

“Salah satu pulau yang mempunyai keanekaragaman hayati di Kepulauan Banda pernah dipertukarkan dengan satu wilayah di Amerika, New York [Manhattan],” ujar Rachmat di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Rachmat, perkembangan kedua wilayah tersebut kini sangat berbeda. Manhattan tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi dunia, sedangkan sebagian wilayah Kepulauan Banda masih tergolong tertinggal.

“New York sudah berkembang maju, sementara wilayah Banda masih bagian tertinggal. Kenapa? Karena kita masih melakukan hal yang sifatnya ekstraktif,” katanya.

Karena itu, Rachmat mendukung usulan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat untuk menunda aktivitas ekstraktif dan memperkuat hilirisasi.

Menurut dia, pendekatan tersebut perlu ditempuh agar pembangunan tidak lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan pada penciptaan nilai tambah sebagaimana tecermin dalam aktivitas hilirisasi.

“Pak Jumhur mengingatkan saya supaya jangan ekstraktif lagi, supaya hilirisasi. Moratorium ekstraktif dan hilirisasi ditingkatkan.”