Dipimpin Puan, Rapat Paripurna DPR Setuju Menerima Kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7), menyetujui permohonan pemerintah Indonesia untuk menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. 

Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin rapat menanyakan kesediaan legislator untuk menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi. 

BACA JUGA: Puan Maharani Harap Kerja Sama Ekonomi Indonesia-India Menyentuh Hilirisasi Industri

"Kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia dapat kita setujui," kata Puan dalam rapat, Selasa. 

Para legislator menjawab setuju terkait permohonan penerimaan hibah kapal, lalu Puan mengetuk palu sebagai tanda DPR memberikan pengesahan.

BACA JUGA: Dipuji Presiden Prabowo di DPR, Puan Maharani Beri Reaksi Begini

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menyebut pihaknya telah menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah sebelum persetujuan permohonan diberikan. 

Hal demikian dikatakan Budi saat penyampaian hasil pembahasan Komisi I terkait permohonan penerimaan hibah kapal induk dalam Rapat Paripurna, Selasa.

BACA JUGA: Soal Kapal Giuseppe Garibaldi, Komisi I Ungkit Pengeluaran Bulanan Ratusan Miliar

"Komisi I DPR RI pada tanggal 20 Juli 2026 telah menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh jajaran Kemenhan, Kemenkeu, serta Mabes TNI dan para Kepala Staf Angkatan," kata Budi, Selasa.

Politikus Gerindra itu menyebut penerimaan hibah luar negeri menjadi langkah strategis yang menyentuh pilar kedaulatan negara.

Menurut dia, rapat membahas kapal induk Giuseppe menjadi penting untuk menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan Pasal 23 ayat 1.

"Ya, di mana persetujuan DPR RI menjadi syarat konstitusional yang imperatif bagi setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing," kata Budi. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Tegaskan Pilkada Dipilih Rakyat, Puan Janji DPR Akan Menindaklanjuti