KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan (government technology) untuk mendukung berbagai program nasional, termasuk Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Menurut Prabowo, digitalisasi bertujuan mengintegrasikan data antarlembaga pemerintah, menghilangkan aplikasi yang tumpang tindih, serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
"Jangan sampai ada orang yang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Prabowo menegaskan, masyarakat tidak boleh diminta mengisi data yang sama berulang kali setiap mengakses layanan pemerintah.
Baca juga: Imbas Putusan MK, MUI Dorong Pemerintah Segera Buat Regulasi Turunan Izin Tambang
Oleh karena itu, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan sistem keamanan yang kuat.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Hingga saat ini, sekitar 12 juta kepala keluarga telah melakukan pendaftaran dalam sistem digitalisasi Perlinsos.
"Kalau sistem kita akurat, target nol persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," kata Prabowo.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, keberhasilan transformasi digital pemerintah bergantung pada tiga elemen utama, yakni kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, dan pendekatan implementasi berbasis use case.
Menurut Rini, transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan juga pembenahan tata kelola pemerintahan. Teknologi berfungsi sebagai pendukung, sedangkan kepemimpinan, kelembagaan, dan kolaborasi menjadi faktor penentu keberhasilannya.
Baca juga: Menko Erlangga: Pendaratan Kabel Nongsa-Changi Tandai Era Baru Koridor Digital dan Kemitraan RI-Singapura
"Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan perlu didukung pemanfaatan digital public infrastructure (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang tetap mengedepankan pelindungan data pribadi serta keamanan siber," ujar Rini.
Rini menjelaskan, transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial dalam satu alur layanan terpadu.
Menurutnya, transformasi tersebut tidak hanya mendigitalisasi proses yang telah ada, tetapi juga menyederhanakan penyampaian layanan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rini menambahkan, upaya tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada masyarakat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)