Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Menurut Tito, penangkapan tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan introspeksi dan tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.
"Jadi saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah ini, termasuk di Lombok Barat, kepala daerah lainnya agar semua mengawasi diri, introspeksi. Jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi," katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Tito mengaku prihatin karena kasus korupsi masih menjerat kepala daerah. Padahal, pemerintah telah berupaya memperkuat pencegahan melalui berbagai pembekalan, mulai dari retret kepala daerah, penguatan integritas, hingga penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan.
Selain itu, pemerintah juga telah menyederhanakan mekanisme pelayanan serta mengumpulkan para kepala daerah bersama Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Saya prihatin kepada kepala daerah. Kita sudah berikan retret, pembekalan di awal, kemudian sudah dibuatkan sistem keuangan yang transparan. Penyederhanaan juga sudah dilakukan, bahkan pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Tapi masih terjadi juga," ujarnya.
Baca Juga
- KPK OTT di Lombok Barat Amankan Bupati Lalu Ahmad Zaini
- KPK Bawa 7 Orang ke Jakarta, Sita Uang Ratusan Juta dalam OTT Lombok Barat
- Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Bukan Anak Kecil yang Diawasi 24 jam/7 Hari
Menurut Tito, kasus korupsi tidak terlepas dari proses rekrutmen politik karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Meski demikian, pada akhirnya perilaku setiap kepala daerah bergantung pada integritas pribadi masing-masing.
"Pertama memang mereka dipilih rakyat, itu rekrutmennya. Yang kedua kembali ke integritas masing-masing orang," tuturnya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang yang lebih dahulu menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Lombok Barat.
Sebanyak tujuh orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Komentar (0)