Investasi Baja Lesu pada Kuartal II/2026, Faktor Ini Jadi Biang Kerok

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan realisasi investasi di industri baja pada kuartal II/2026 dinilai dipicu oleh rendahnya utilisasi pabrik nasional dan derasnya serbuan baja impor yang terus menekan produsen dalam negeri.

Dalam laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akhir pekan lalu disebutkan bahwa realisasi investasi sektor besi/baja sebesar Rp13,2 triliun pada kuartal II/2026. Angka tersebut turun dibandingkan kuartal I/2026 yang mencapai Rp17 triliun. 

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menerangkan, turunnya realisasi investasi di sektor ini bukan sekadar dipengaruhi siklus investasi proyek besar, melainkan mencerminkan persoalan fundamental yang membuat investor enggan menambah kapasitas produksi.

Dia menyampaikan, tingkat utilisasi pabrik baja nasional masih berada di kisaran 52%, jauh di bawah tingkat ideal, yakni 80%. Pada saat bersamaan, baja impor diperkirakan telah menguasai lebih dari separuh pasar domestik sehingga mempersempit ruang bagi produsen lokal.

“Dalam situasi seperti itu, investor tentu akan menahan ekspansi karena kapasitas yang sudah ada pun belum termanfaatkan secara optimal,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/7/2026) .

Yusuf mengatakan, penyebab utama melemahnya investasi berasal dari kombinasi tekanan global dan persoalan domestik. Dari sisi global, industri baja masih menghadapi kelebihan kapasitas produksi di Cina yang mencapai sekitar 1 miliar ton per tahun.

Besarnya produksi tersebut membuat harga baja dunia terus tertekan sehingga produk impor menjadi jauh lebih murah. Bagi Indonesia yang memiliki kapasitas produksi sekitar 18 juta ton per tahun, sebagian kecil ekspor Cina saja sudah cukup mengguncang pasar domestik.

Yusuf menyebut, tekanan berpotensi semakin besar ketika negara-negara seperti Uni Eropa memperketat kebijakan impor baja. Kondisi itu dapat mendorong limpahan produk baja Cina beralih ke negara-negara dengan perlindungan perdagangan yang lebih longgar, termasuk Indonesia.

Sementara itu, dari sisi domestik, Yusuf menilai lemahnya investasi bukan disebabkan ketiadaan pasar. Konsumsi baja nasional justru terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur dan program hilirisasi pemerintah.

Kendati demikian, tambahan permintaan tersebut belum sepenuhnya dinikmati industri nasional karena sebagian besar masih dipenuhi oleh produk impor. "Di sinilah letak paradoksnya. Artinya, pasar sebenarnya tersedia, tetapi belum menjadi pasar bagi produsen lokal,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Yusuf, memang telah menerapkan berbagai instrumen seperti bea masuk antidumping, pengaturan impor, dan standar nasional. Namun implementasinya masih belum cukup kuat memberikan kepastian kepada investor. 

“Dari perspektif bisnis, tidak ada perusahaan yang akan membangun pabrik baru ketika fasilitas yang sudah beroperasi masih berjalan jauh di bawah kapasitas ekonominya,” tambahnya. 

Yusuf menambahkan, melemahnya investasi di industri baja juga akan berdampak pada sektor manufaktur lain yang bergantung pada pasokan baja, seperti konstruksi, otomotif, alat berat, perkapalan, hingga manufaktur mesin. Ketergantungan terhadap bahan baku impor pun berpotensi meningkat sehingga nilai tambah yang seharusnya tercipta di dalam negeri ikut mengalir ke luar negeri.

Oleh karena itu, dia menilai langkah paling mendesak adalah memperkuat perlindungan pasar domestik melalui instrumen perdagangan yang lebih cepat dan konsisten. Setelah utilisasi industri membaik, pemerintah perlu meningkatkan daya saing melalui efisiensi biaya logistik dan energi, memperkuat implementasi TKDN, serta mendorong transformasi industri baja menuju produksi rendah emisi agar tetap kompetitif di pasar global.

“Urutannya menurut saya jelas, lindungi pasar domestik lebih dulu agar utilisasi pabrik membaik, kemudian tingkatkan daya saing industri, dan selanjutnya dorong transformasi menuju industri baja yang lebih berkelanjutan,” tegas Yusuf.