Banjir bandang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara yang sedang berada dalam masa transisi darurat pemulihan bencana alam. Untuk kesekian kalinya, ratusan warga harus mengungsi demi keselamatan diri di tengah bencana.
Hingga Senin (20/7/2026), situasi pascabanjir telah memasuki hari ke-4. Sebanyak 145 orang masih harus mengungsi. Namun, bahan makanan pokok di dapur umum saat ini mulai menipis.
Sri Wahyuni, Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut mengatakan, warga yang menjadi korban banjir bandang hingga kini masih mengungsi. Pengungsi terbanyak berkumpul di gereja HKBP di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka. Pihaknya telah mendistribusikan bantuan pangan ke dapur umum. Namun, stok bahan makanannya mulai menipis.
“Untuk beras masih ada stoknya tetapi sejumlah bahan kebutuhan lainnya seperti mi instan dan minyak goreng sudah mulai habis,” katanya.
Sebagaimana diketahui, banjir bandang terjadi pada Sabtu (18/7/2026), sekitar pukul 17.00 WIB. Bencana itu dipicu luapan sungai-sungai akibat hujan deras. Tiga kecamatan terdampak, yaitu Tukka, Badiri, dan Pinangsori. Ketinggian banjir bervariasi dengan rata-rata di atas pinggang orang dewasa (sekitar 100 sentimeter).
BPBD Tapanuli Tengah mencatat banjir merendam rumah warga pada tiga kelurahan di Kecamatan Tukka, yaitu Sipange, Hutanabolon, dan Bonalumban. Di Kecamatan Badiri, banjir melanda jalan raya di Kelurahan Lopian. Adapun di Kecamatan Pinangsori, banjir merendam rumah warga di Kelurahan Pinangsori dan Kelurahan Prancis.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Erianto mengatakan, intensitas banjir paling ekstrem terjadi di Kelurahan Sipange. Banjir menggenangi seluruh wilayah kelurahan itu dengan 450 rumah terendam. Warga pundievakuasi ke tempat tinggi agar tidak terbawa arus.
Secara umum, banjir di Tapanuli Tengah, sudah surut dan warga kembali untuk membersihkan rumah masing-masing. Namun, sejumlah warga di Sipange bertahan di pengungsian karena peralatan dapur rusak dan tidak lagi punya perbekalan.
Sri Wahyuni melanjutkan, sejumlah daerah yang menjadi korban bencana besar pada November 2025 silam sebenarnya sedang memasuki masa transisi darurat bencana alam banjir dan longsor ke pemulihan. Ada enam kabupaten dan kota yang berada dalam kondisi ini.
Di Tapanuli Tengah, Bupati telah mengeluarkan SK Perpanjangan Kedua status transisi tersebut pada 20 kecamatan di wilayah itu. Status itu berlaku hingga 25 Desember 2026. Keputusan berlaku sejak 29 Juni 2026.
Hal serupa juga diberlakukan pada lima kabupaten/kota lainnya. Para kepala daerah di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Langkat telah mengeluarkan SK status transisi menuju pemulihan dari bencana.
Selama masa transisi ini, tiap daerah terus mengkaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana di wilayah masing-masing. Selain itu, tiap daerah mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta menyalurkan bantuan stimulan rumah rusak dan bantuan sosial pada masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, masing-masing pemda memberi perlindungan pada kelompok rentan, pemulihan segera sarana dan prasarana vital, serta mengupayakan perbaikan awal sosial ekonomi. Status transisi ini dapat diperpanjang maupun diperpendek sesuai dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.
Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Sumut Otniel Ketaren sebelumnya mengatakan, bencana Sumatera yang terjadi akhir tahun lalu masih mungkin berulang akibat kondisi lingkungan yang kian rentan. Bencana yang terjadi juga menunjukkan minimnya sistem peringatan dini, lambatnya penanganan tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Ia mengingatkan bahwa bencana yang melanda Sumatera harus menjadi rujukan penting untuk menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RBP). Pemerintah sudah harus memiliki skenario perbaikan jalan, pembangunan jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, bahan bakar, dan makanan pokok jika bencana melanda. Hal itu harus dijalankan agar dampaknya tidak lagi masif ketika bencana terjadi kembali.
Komentar (0)