jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menyusul berbagai polemik yang belakangan menjadi sorotan publik.
Anshar menyampaikan desakan tersebut setelah mencuatnya sejumlah kontroversi, mulai dari bocornya dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak Menteri PU dalam daftar delegasi.
BACA JUGA: Progres Sekolah Rakyat di Nganjuk Baru 15%, Menteri PU: Jangan Main-Main dengan Program Presiden
Hingga munculnya tudingan mengenai dugaan nepotisme terkait pengangkatan seorang komisaris BUMN yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan sang menteri.
Isu-isu tersebut telah dibantah oleh Dody Hanggodo maupun Kementerian PU.
BACA JUGA: Menteri PU Buktikan Bersih, Persilakan Kejati DKI Cek ke Ruangannya
Kementerian menjelaskan bahwa pencantuman nama istri dan anak dilakukan untuk keperluan pengurusan visa serta biaya keluarga tidak menggunakan APBN, sementara Dody juga membantah isu pengangkatan keponakannya sebagai komisaris BUMN.
Anshar Ilo menilai terlepas dari benar atau tidaknya berbagai tudingan tersebut, kegaduhan yang terus berulang telah mengganggu citra pemerintahan Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Usulkan Dapur MBG Berbasis Sekolah, Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Solutif, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
"Presiden membutuhkan pembantu yang fokus bekerja, bukan pejabat yang terus menjadi sumber kontroversi. Kalau seorang menteri lebih banyak menyita perhatian publik karena polemik dibanding prestasi kerjanya, sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi," kata Anshar, Senin (20/7).
Mantan Wakil Ketua Umum KNPI Pusat itu mengaku geram melihat sikap pejabat negara yang menurutnya terkesan arogan dan tidak menunjukkan keteladanan sebagai pembantu Presiden.
"Jangan bersikap tengil terhadap kritik publik. Jabatan menteri adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan membangun kesan bahwa kekuasaan bisa digunakan sesuka hati. Rakyat sedang menilai integritas para pembantu Presiden," ujarnya.
Anshar juga menyoroti berbagai isu yang berkembang mengenai dugaan adanya campur tangan pihak keluarga dalam urusan kementerian. Menurutnya, apabila isu tersebut tidak segera dijelaskan secara terbuka, maka akan terus menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik.
"Kalau memang semua tudingan itu tidak benar, sampaikan secara transparan agar masyarakat mendapat penjelasan yang utuh, tetapi apabila ditemukan adanya pelanggaran etika, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Dia menegaskan bahwa LOGIS 08 tidak sedang menyerang pribadi Menteri PU, melainkan mengingatkan pentingnya menjaga marwah pemerintahan Presiden Prabowo.
Anshar mengatakan Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan seluruh aparatur negara agar bekerja sebagai pelayan rakyat.
Oleh karena itu, jangan sampai ada pembantu Presiden yang justru menjadi beban politik dan terus memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Kami meminta Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri PU demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujar Anshar.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Komentar (0)