JAKARTA, KOMPAS – Angkutan penyeberangan perintis yang sempat terhenti di Nusa Tenggara Timur kembali beroperasi, setelah sempat mandek karena tak tersedianya anggaran untuk semester II-2026. Pemerintah akan memenuhi kekurangan anggaran operator, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sekitar Rp 139 miliar.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menambah anggaran angkutan perintis, setelah operasional kapal penyeberangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat terhenti. Imbasnya, mobilitas manusia dan barang lumpuh total di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan (3T).
“Kami memutuskan bersama-sama bahwa ini langsung kami penuhi (anggarannya) untuk bisa menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi teman-teman di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah menghadiri rapat koordinasi di DPR kompleks Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Hadir dalam rapat itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, serta COO Danantara Dony Oskaria. Ada pula perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Direktur Utama Pelni Budi Setyawan Wijaya serta Direktur Utama ASDP Heru Widodo.
Ketika ditanya soal anggaran, Prasetyo mengatakan, ASDP membutuhkan anggaran sekitar Rp 139 miliar dan Pelni membutuhkan sekitar Rp 70 miliar. Kedua anggaran ini langsung disetujui dalam rapat koordinasi itu untuk tambahan anggaran sepanjang 2026.
Selain angkutan penyeberangan dan laut, pemerintah juga menyepakati dukungan bagi Perusahaan Umum Damri. Meski tidak spesifik berupa tambahan anggaran, perusahaan pelat merah ini dianggap memiliki persoalan serupa.
Bentuk bantuan berupa skema pendanaan guna mencegah persoalan kekurangan anggaran terulang kembali. Sementara terkait dukungan bagi angkutan udara perintis, belum ada pembahasan lebih rinci.
“Intinya, administrasinya kami coba cari supaya bisa dipercepat. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis dan daerah 3T,” kata Prasetyo.
Kementerian Perhubungan juga mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT). Detail teknis masih menunggu dari tim Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Secara umum, permohonan tersebut telah disepakati dengan nilai Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun.
“Untuk memastikan bahwa proses atau mekanisme administratif tidak mengganggu pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Mohon ditunggu karena mekanisme apapun harus memenuhi semua persyaratan tata kelola administratif,” ujar Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, Dudy memastikan bahwa layanan perintis tetap dilaksanakan sampai tahun anggaran selesai. Namun, ia menampik bahwa anggaran layanan perintis sempat habis.
“Oh enggak, enggak habis. Jadi kami dengan kondisi anggaran ini menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” ujarnya.
Operasional layanan perintis di NTT sempat terhenti karena tertundanya pelaksanaan lelang. Namun, ia mengklaim, layanan sudah berjalan normal kembali sejak Senin (20/7/2026).
Sebelumnya, beredar surat mengenai penghentian pelayaran perintis. Surat itu diterbitkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kupang Kemenhub Robert Tail pada 30 Juni 2026. Pemberhentian dilaksanakan mulai Juli 2026.
“Bersama ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada semester II Tahun Anggaran 2026 belum tersedia, sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT belum memiliki dasar pendanaan untuk melanjutkan pembayaran subsidi kepada operator,” kata Robert dalam surat tertanggal 30 Juni 2026 itu.
Selanjutnya, ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape menghentikan sementara pengoperasian seluruh layanan angkutan penyeberangan perintis yang bersumber dari subsidi APBN. Ini terhitung mulai 1 Juli 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari BPTD Kelas II NTT.
Secara terpisah, beredar pula surat yang ditandatangani Kepala Dishub Provinsi NTT Frederik Koenunu. Surat menyebutkan, pelayanan perintis ASDP Cabang Sapeyang dihentikan merupakan rute lintas Labuan Bajo-Waingapu (pergi-pulang/pp), Labuan Bajo-Pulau Rinca (pp) sejak 1 Juli 2026.
ASDP Cabang Kupang yang tak beroperasi untuk sementara waktu itu tersebar di sejumlah lintasan. Di antaranya adalah Kalabahi-Bakalang-Baranusa-Adonara, Lewoleba-Solor-Larantuka, dan Sabu-Raijua-Waingapu. Ada pula lintasan Kalabahi-Pulau Pura-Teluk Gurita-Maritaing-Kewapante-Palue-Marapokot, Kewapante-Pemana, serta Kewapante-Pulau Besar.
Dalam keterangan tertulis pada Minggu (19/7/2026), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan, pemerintah terus menghadirkan layanan angkutan perintis, baik jalan maupun penyeberangan. Upaya ini dilakukan guna memperkuat konektivitas 3TP.
“Kami memastikan layanan perintis, baik angkutan jalan ataupun angkutan penyeberangan, tetap berjalan di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun,” ujar Aan.
Ditjen Perhubungan Darat telah mengatur penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis, melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5188 Tahun 2025 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Orang yang Digunakan untuk Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2026.
“Pada tahun 2026 ini untuk angkutan jalan perintis, kami menyelenggarakan 313 trayek yang tersebar di 32 provinsi. Layanan angkutan jalan perintis didukung 640 unit bus dengan alokasi anggaran Rp 161,2 miliar,” katanya.
Ditjen Perhubungan Darat juga telah mengatur penetapan layanan angkutan penyeberangan perintis melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 6697 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2026.
“Angkutan penyeberangan perintis yang telah kami tetapkan pada tahun 2026 ini melayani 265 lintasan di 24 provinsi. Ada sekitar 101 kapal yang disediakan untuk menghubungkan, memperkuat konektivitas antarpulau,” tutur Aan.
Menanggapi isu terhentinya operasional angkutan penyeberangan perintis di NTT, Aan menyatakan, layanan tersebut masih tetap beroperasi hingga akhir 2026. Pagu anggaran penyelenggaraan angkutan perintis di NTT hampir menyentuh Rp 28 miliar. Hingga saat ini, realisasi anggaran telah mencapai 72,48 persen.
Secara tertulis pula, Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, memastikan bahwa layanan perintis di NTT akan mulai berjalan lagi pada Senin (20/7/2026). Keputusan ini dilakukan menyusul arahan Menteri Perhubungan pada BPTD Kelas II NTT agar pelayanan kembali berjalan.
Merujuk siaran pers ASDP, layanan yang akan kembali beroperasi mencakup sejumlah lintasan penyeberangan perintis di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape. Di Cabang Kupang, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ile Mandiri akan melayani lintasan Larantuka-Solor, Solor-Lewoleba, Adonara (Deri)-Baranusa, Baranusa-Bakalang, dan Bakalang-Kalabahi.
Masih di Kupang, KMP Uma Kalada akan beroperasi pada lintasan Raijua-Sabu dan Waingapu-Raijua dan Waingapu-Raijua. Sementara, KMP Ile Ape akan melayani lintasan Kewapante-Palue, Palue-Marapokot, Kewapante-Pemana, dan Kewapante-Pulau Besar. KMP Namparnos akan melayani lintasan Kalabahi-Pulau Pura, Pulau Pura-Teluk Gurita, serta Teluk Gurita-Maritaing.
Untuk Cabang Sape, ASDP menurunkan KMP Komodo yang melayani lintasan Labuan Bajo-Pulau Rinca. KMP Cucut akan mengoperasikan lintasan Labuan Bajo-Waingapu.
Komentar (0)