BPR Jatim Perkuat Ekosistem UMKM, Tak Sekadar Andalkan Konsolidasi

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah penataan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ditandai dengan pencabutan izin usaha sejumlah bank, PT BPR Bank Jatim memilih memperkuat fundamental bisnis melalui penguatan tata kelola, transformasi digital, serta pembangunan ekosistem ekonomi daerah.

Direktur Utama BPR Jatim Irwan Eka Wijaya Arsyad mengatakan, strategi bertahan industri BPR tidak cukup hanya melalui aksi merger maupun konsolidasi. 

Menurutnya, penguatan internal menjadi faktor utama agar BPR tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi, khususnya dalam melayani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dalam menghadapi era penataan industri perbankan saat ini, BPR Jatim berkomitmen penuh untuk terus memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan melalui beberapa pilar strategi utama,” ujarnya kepada Bisnis, 

Salah satu fokus utama BPR Jatim adalah memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta manajemen risiko.

Menurut Irwan, tata kelola menjadi fondasi penting agar seluruh aktivitas bisnis bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan regulator.

“Kami menempatkan penguatan tata kelola dan manajemen risiko sebagai pondasi utama dalam setiap gerak operasional bank. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, BPR Jatim juga tetap melakukan ekspansi bisnis secara terukur dengan mempertimbangkan profil risiko.

Irwan mengatakan, ekspansi tidak dilakukan secara agresif, melainkan diarahkan pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki tingkat risiko lebih rendah dan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah.

“BPR Jatim terus melakukan ekspansi bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent). Fokus pertumbuhan diarahkan pada perluasan pasar di sektor-sektor ekonomi yang memiliki profil risiko rendah,” ujarnya.

Selain penguatan internal, BPR Jatim juga mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada nasabah.

Menurut Irwan, digitalisasi menjadi kebutuhan penting agar BPR mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dan persaingan layanan keuangan yang semakin berkembang.

“BPR Jatim secara aktif mengembangkan dan memperkuat transformasi digital guna mendukung efisiensi di semua lini operasional bank, sekaligus meningkatkan kualitas layanan agar lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan nasabah,” katanya.

Di sisi lain, BPR Jatim juga mengembangkan strategi melalui pembangunan kemitraan dan ekosistem bisnis.

Irwan mengatakan kolaborasi menjadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat peran BPR dalam mendukung perekonomian daerah.

Bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain, linkage program bersama BPR milik pemerintah lainnya, hingga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami terus membangun kemitraan strategis dan masuk ke dalam ekosistem bisnis yang potensial,” ujarnya.

Fokus pada Sektor Lokal

Irwan menilai salah satu keunggulan BPR dibandingkan lembaga keuangan lain adalah kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan memahami kebutuhan ekonomi lokal.

Karena itu, menurutnya, BPR perlu fokus pada pasar yang menjadi kekuatan utamanya atau niche market.

“BPR memiliki keunggulan kedekatan emosional dan geografis dengan masyarakat. Oleh karena itu, BPR perlu fokus pada niche market yang spesifik dan mendalam,” katanya.

Di BPR Jatim, strategi tersebut diwujudkan melalui fokus pembiayaan terhadap sektor UMKM yang menjadi penggerak ekonomi Jawa Timur, termasuk sektor pertanian dan pengolahan pangan.

Salah satunya melalui Program Kredit Petani Jatim yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Irwan, ke depan industri BPR harus mampu membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

“Fokus perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem di sektor ekonomi pedesaan serta kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan formal,” pungkasnya.