Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan maraknya konten-konten negatif yang menyerang pribadi Presiden Prabowo Subianto di media sosial (medsos).
Menurutnya, meski kebebasan berpendapat dijamin dalam demokrasi, tetapi tidak sepantasnya kritik digeser menjadi penghinaan pribadi.
Ayip dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mencontohkan terkait dengan sebutan narcissistic personality disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik yang disematkan kepada Presiden Prabowo.
Baca juga: Prabowo: Kita hormati kritik, tapi tak boleh rusak demokrasi
"Ini bukan kritik, tetapi lebih pada penghinaan pribadi. Bangsa ini harus mampu membedakan mana kritik dan mana yang disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik. Presiden ini kan harus dikritik, tetapi kalau membahasakan Presiden dengan NPD itu bukan kritik menurut saya," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu.
Ayip menilai penyerangan pribadi yang menjatuhkan martabat seseorang itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Sebab, harusnya kritik lebih menyasar pada kebijakan atau tindakan seorang Presiden, bukan yang hanya mendorong kemarahan publik saja.
"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya," ujarnya.
Masalahnya, lanjut dia, konten-konten seperti itu justru yang mendapatkan interaksi tinggi di masyarakat dan dianggap representasi pandangan publik.
Menurutnya, hal itu yang harus diluruskan di tengah arus informasi yang serba cepat karena media sosial dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Di Indonesia, kalau konten yang nadanya negatif ataupun emosional dan kemudian menyerang kelompok politik tertentu itu cenderung memperoleh engagement yang tinggi. Jangan lah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut. Demokrasi ini kan membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi juga butuh kedewasaan dan tanggung jawab," ucapnya.
Ayip menilai fenomena seperti itu memang ramai di media sosial, tetapi tidak merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat. Sebab, dari sisi legitimasi politik maupun penilaian mayoritas masyarakat justru sebaliknya.
Baca juga: Kunjungan luar negeri Prabowo: Kritik dan manfaat strategis
Pertama, Prabowo terpilih dengan legitimasi yang sangat kuat, yaitu menang dengan dukungan 58 persen masyarakat Indonesia.
"Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran melawan dua orang kandidat yang mestinya bisa dua putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," katanya.
Kemudian, menurut Ayip, tingkat kepuasan Presiden Prabowo juga tinggi. Menurut survei Poltracking terbaru, 74,2 persen publik percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan 72,2 persen puas dengan kinerja pemerintah.
"Artinya, berbagai hasil survei ini dapat dijadikan indikator bahwa dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini masih berada di tingkat mayoritas," ucapnya.
Kendati demikian, Ayip menyoroti bahwa tingkat kepuasan tinggi bukan berarti semua orang lantas puas dengan seluruh kebijakan pemerintah.
"Ketidakpuasan pada aspek tertentu itu pasti ada. Jika ada ketidakpuasan pada program atau kebijakan tertentu harus dijadikan evaluasi bagi pemerintah. Angka kepuasan tinggi ini kan patut diapresiasi, tetapi temuan ketidakpuasan pada sektor tertentu itu juga harus dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah," katanya.
Baca juga: Tepis ada intimidasi, KSP pastikan pemerintah terbuka terhadap kritik
Menurutnya, meski kebebasan berpendapat dijamin dalam demokrasi, tetapi tidak sepantasnya kritik digeser menjadi penghinaan pribadi.
Ayip dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mencontohkan terkait dengan sebutan narcissistic personality disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik yang disematkan kepada Presiden Prabowo.
Baca juga: Prabowo: Kita hormati kritik, tapi tak boleh rusak demokrasi
"Ini bukan kritik, tetapi lebih pada penghinaan pribadi. Bangsa ini harus mampu membedakan mana kritik dan mana yang disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik. Presiden ini kan harus dikritik, tetapi kalau membahasakan Presiden dengan NPD itu bukan kritik menurut saya," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu.
Ayip menilai penyerangan pribadi yang menjatuhkan martabat seseorang itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Sebab, harusnya kritik lebih menyasar pada kebijakan atau tindakan seorang Presiden, bukan yang hanya mendorong kemarahan publik saja.
"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya," ujarnya.
Masalahnya, lanjut dia, konten-konten seperti itu justru yang mendapatkan interaksi tinggi di masyarakat dan dianggap representasi pandangan publik.
Menurutnya, hal itu yang harus diluruskan di tengah arus informasi yang serba cepat karena media sosial dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Di Indonesia, kalau konten yang nadanya negatif ataupun emosional dan kemudian menyerang kelompok politik tertentu itu cenderung memperoleh engagement yang tinggi. Jangan lah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut. Demokrasi ini kan membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi juga butuh kedewasaan dan tanggung jawab," ucapnya.
Ayip menilai fenomena seperti itu memang ramai di media sosial, tetapi tidak merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat. Sebab, dari sisi legitimasi politik maupun penilaian mayoritas masyarakat justru sebaliknya.
Baca juga: Kunjungan luar negeri Prabowo: Kritik dan manfaat strategis
Pertama, Prabowo terpilih dengan legitimasi yang sangat kuat, yaitu menang dengan dukungan 58 persen masyarakat Indonesia.
"Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran melawan dua orang kandidat yang mestinya bisa dua putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," katanya.
Kemudian, menurut Ayip, tingkat kepuasan Presiden Prabowo juga tinggi. Menurut survei Poltracking terbaru, 74,2 persen publik percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan 72,2 persen puas dengan kinerja pemerintah.
"Artinya, berbagai hasil survei ini dapat dijadikan indikator bahwa dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini masih berada di tingkat mayoritas," ucapnya.
Kendati demikian, Ayip menyoroti bahwa tingkat kepuasan tinggi bukan berarti semua orang lantas puas dengan seluruh kebijakan pemerintah.
"Ketidakpuasan pada aspek tertentu itu pasti ada. Jika ada ketidakpuasan pada program atau kebijakan tertentu harus dijadikan evaluasi bagi pemerintah. Angka kepuasan tinggi ini kan patut diapresiasi, tetapi temuan ketidakpuasan pada sektor tertentu itu juga harus dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah," katanya.
Baca juga: Tepis ada intimidasi, KSP pastikan pemerintah terbuka terhadap kritik
Komentar (0)