Istana untuk Anak Sekolah: Ketika Ruang Negara Menjadi Ruang Belajar

Bisnis.com, JAKARTA — Pintu Istana Kepresidenan yang selama puluhan tahun identik dengan ruang kekuasaan perlahan berubah menjadi ruang publik, khususnya anak sekolah.

Jika pada masa lalu akses masyarakat lebih banyak hadir dalam bentuk open house keagamaan, wisata akhir pekan, atau perayaan budaya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencoba memberikan dimensi baru: menjadikan Istana sebagai ruang belajar bagi generasi muda.

Program "Istana untuk Anak Sekolah" menjadi salah satu pendekatan baru pemerintah dalam mendekatkan negara kepada masyarakat.

Alih-alih sekadar memperbolehkan publik melihat bangunan bersejarah, program tersebut membawa para pelajar masuk ke pusat pengambilan keputusan negara untuk memahami bagaimana pemerintahan bekerja.

Ketika pertama kali diluncurkan pada 7 April 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut program itu sebagai instruksi langsung Presiden Prabowo untuk membuka pintu Istana bagi generasi penerus bangsa.

"Bapak Presiden menginstruksikan agar kita mulai program Istana untuk Anak Sekolah dan membuka pintu bagi generasi penerus bangsa," ujar Teddy.

Kelompok pertama yang mengikuti program tersebut adalah siswa SMKN 19 Jakarta. Mereka tidak hanya diajak berkeliling Istana Merdeka dan Istana Negara, tetapi juga mengikuti diskusi mengenai hubungan antara kebijakan publik dan masa depan generasi muda di Kantor Sekretariat Kabinet.

Para siswa kemudian diperlihatkan ruang-ruang strategis tempat berbagai keputusan penting negara dirumuskan.

Menurut Teddy, pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa sekaligus memupuk cita-cita generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan Indonesia.

Program itu juga diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang diusung Presiden Prabowo.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga pengalaman belajar langsung yang melengkapi berbagai program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tidak berhenti di Jakarta, pemerintah bahkan telah menyiapkan perluasan program ke seluruh 8 Istana Kepresidenan di Indonesia sehingga sekolah-sekolah dari berbagai daerah dapat memperoleh kesempatan serupa.

Ketika Istana Menjadi Ruang Belajar Inklusif

Perkembangan paling menarik dari program tersebut terjadi pada pertengahan Juli 2026.

Pada 16 Juli lalu, untuk pertama kalinya Istana Kepresidenan Jakarta menerima 164 siswa penyandang disabilitas dari Institusi Disabilitas Indonesia (INDISI) sebagai peserta "Istana untuk Anak Sekolah".

Mereka terdiri atas penyandang tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mengenal sejarah bangsa sekaligus lingkungan Istana Kepresidenan.

Bagi pemerintah, momen tersebut bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan penegasan bahwa akses terhadap simbol-simbol negara harus terbuka bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

"Mereka hadir dengan cita-cita yang tinggi, semangat yang besar, dan tekad yang kuat untuk terus belajar dan meraih masa depan. Hari ini menjadi pengingat bahwa semangat, tekad, dan cita-cita tidak pernah mengenal batas," kata Teddy.

Dia berharap pengalaman tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan mengabdi kepada bangsa.

Pesan yang ingin dibangun pun sederhana namun kuat bahwa disabilitas bukanlah batas untuk meraih cita-cita.

Agenda program "Istana untuk Anak Sekolah" sejak April hingga Juli 2026:

Waktu Pelaksanaan

Instansi Pendidikan 

Jumlah Peserta

7 April 2026

SMKN 19 Jakarta

SMPN 115 Jakarta

SMPN 39 Jakarta

SMA Taruna Nusantara

Siswa perwakilan dari masing-masing sekolah

21 April 2026

SMP Negeri 60 Jakarta

250 pelajar

28 April 2026

SMAN 84 Jakarta

264 pelajar

5 Mei 2026

Forum OSIS Jawa Barat (FOJB)

300 pelajar

19 Mei 2026

Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Budi Luhur (UBL)

SMPN 94 Jakarta

SMPN 4 Jakarta

500 peserta gabungan

21 Mei 2026

SMK PGRI 1 Jakarta

250 pelajar

14 Juli 2026

Pondok Pesantren Asshiddiqiyah (Ponpes) Qurrotu Nafsin

216 santri

16–17 Juli 2026

Berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta

164 siswa penyandang disabilitas

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet (diolah)

Evolusi Keterbukaan Istana

Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio mengatakan program yang membuka akses masyarakat, khususnya pelajar, ke Istana Kepresidenan merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

"Ini bagus banget program ini, ini bikin mendekat kepada rakyat dan membuat rakyat lebih percaya kepada Istana. Apapun itu, membuka pintu buat kebaikan adalah sangat baik," ujar Hendri kepada Bisnis, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki nilai simbolis yang kuat karena memperlihatkan wajah Istana yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat.

Dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah untuk mengenal langsung lingkungan Istana serta proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dinilai turut membangun kedekatan emosional antara negara dan warganya.

Kendati demikian, Hendri menilai keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan semangat keterbukaan ke dalam kebijakan yang lebih substantif.

Dia menyebut program tersebut lebih bersifat membangun citra positif pemerintah sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan strategis yang menyentuh persoalan riil masyarakat.

"Hanya memang tinggal konsistensi dari kebijakan ini ke kebijakan yang lebih strategis, kebijakan-kebijakan ekonomi misalnya. Kalau ini kan kebijakan pencitraan, pasti bagus," katanya.

Lebih lanjut, Hendri berpandangan masyarakat akan menilai kinerja pemerintah tidak hanya dari simbol keterbukaan, tetapi juga dari kualitas kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, dia mendorong agar pendekatan yang terbuka kepada publik juga tercermin dalam berbagai kebijakan di sektor ekonomi, penegakan hukum, maupun bidang lain yang menjadi perhatian masyarakat.

"Nah, ini kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kebijakan ekonomi misalnya, kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan hukum, dan lain-lain," tandas Hendri.

Gagasan membuka akses Istana sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Hampir setiap presiden memiliki pendekatan berbeda dalam mendekatkan Istana kepada masyarakat.

Pada era Presiden Soekarno, Istana sesekali digunakan sebagai ruang diplomasi budaya melalui jamuan santai yang mempertemukan pejabat, diplomat, dan tokoh masyarakat dalam suasana yang lebih cair.

Tradisi itu kemudian berkembang pada masa Presiden Soeharto melalui open house Idulfitri yang mempertemukan masyarakat dan pejabat negara.

Pada 1979, Gedung Agung Yogyakarta bahkan mulai dibuka bagi publik melalui penyelenggaraan pameran seni rupa.

Memasuki era Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid membawa perubahan paling drastis. Konsep "Istana Rumah Rakyat" diwujudkan dengan membuka ruang-ruang utama Istana Merdeka bagi ribuan warga tanpa sekat protokoler yang kaku.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, perhatian lebih banyak diarahkan pada pelestarian nilai sejarah Istana melalui penataan kembali koleksi benda-benda bersejarah sehingga tamu publik dapat menikmati nilai warisan budaya yang dimiliki Istana.

Transformasi berikutnya terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui program Istana untuk Rakyat (Istura), kunjungan masyarakat ke kompleks Istana Jakarta dilembagakan sebagai agenda wisata edukatif gratis setiap akhir pekan.

Pemerintah juga mulai memanfaatkan media sosial untuk mengundang masyarakat dari berbagai daerah menghadiri langsung Upacara Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus.

Sementara itu, pada era Presiden Joko Widodo, keterbukaan Istana lebih banyak diarahkan melalui wisata sejarah di Istana Bogor serta perluasan partisipasi masyarakat dalam perayaan Hari Kemerdekaan melalui undangan mengenakan pakaian adat ke kompleks Istana.

Wajah Agenda Kunjungan Masyarakat ke Istana dari Masa ke Masa:

Era Kepemimpinan

Nama Agenda

Bentuk Kegiatan

Target Utama

Soekarno (Orde Lama)

Jamuan Budaya & Pertemuan Santai

Acara ramah tamah non-formal untuk menikmati hiburan musik tradisional dan modern di Istana Jakarta dan Cipanas.

Korps diplomatik, seniman, pejabat, dan tokoh masyarakat.

Soeharto (Orde Baru)

Tradisi Open House Keagamaan & Pameran Seni

Perintisan silaturahmi massal saat Hari Raya Idulfitri dan pembukaan perdana Istana Yogyakarta (Gedung Agung) untuk pameran seni rupa pada 1979.

Pejabat publik, tokoh agama, budayawan, dan masyarakat umum.

B.J. Habibie (Reformasi)

Pemberian Akses Transisi

Melanjutkan tradisi silaturahmi terbuka pasca-reformasi untuk mendekatkan simbol kekuasaan dengan rakyat di masa transisi.

Elemen masyarakat sipil, tokoh reformasi, dan warga umum.

Abdurrahman Wahid / Gus Dur

Gerakan Istana Rumah Rakyat

Penghapusan batasan protokoler ketat secara radikal; warga dari berbagai kalangan bawah diizinkan masuk ke ruang-ruang utama Istana Merdeka saat Lebaran.

Rakyat kecil, buruh, pengemudi becak, dan masyarakat umum.

Megawati Soekarnoputri

Restorasi Heritasi Wisata Sejarah

Penataan ulang koleksi lukisan Bung Karno dan perabot bersejarah agar delegasi publik yang berkunjung dapat mempelajari nilai sejarah bangsa.

Delegasi organisasi, mahasiswa, pegiat budaya, dan tamu publik.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Istana untuk Rakyat (Istura) & Kuota Upacara RI

Program resmi terjadwal berupa tur edukasi gratis mengelilingi Istana Merdeka dan Istana Negara setiap akhir pekan, serta undangan upacara HUT RI bagi warga daerah.

Masyarakat umum, wisatawan domestik, pelajar, dan warga luar daerah.

Joko Widodo (Jokowi)

Istana Open (Bogor) & Festival Baju Adat HUT RI

Tur edukasi tahunan menyusuri halaman dan bangunan Istana Bogor (HUT Bogor), serta pemberian slot kursi undangan upacara 17 Agustus khusus bagi warga dengan baju adat terbaik.

Warga Bogor dan sekitar, komunitas budaya, serta masyarakat umum penikmat seni tradisi.

Prabowo Subianto

Istana untuk Anak Sekolah

Para siswa diajak berkeliling melihat ruang-ruang strategis tempat perumusan kebijakan, mendapatkan edukasi mengenai sejarah dan sistem pemerintahan, serta berdialog langsung dengan pejabat negara

Semua kalangan siswa Sekolah Dasar hingga Mahasiswa

Sumber: berbagai peliputan Bisnis (diolah)

Dari Simbol Kekuasaan Menjadi Ruang Edukasi

Jika dicermati, ada benang merah dari perjalanan panjang Istana Kepresidenan tersebut. Pada era Soekarno hingga Soeharto, keterbukaan Istana lebih banyak berfungsi sebagai instrumen diplomasi, legitimasi, dan tradisi kenegaraan.

Reformasi menggeser peran Istana menjadi simbol kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Era SBY meresmikan akses publik sebagai wisata edukasi, sedangkan Jokowi mengembangkan fungsi budaya dan pariwisata.

Pemerintahan Prabowo kini menambahkan dimensi baru, yakni menjadikan Istana sebagai laboratorium pembelajaran kewarganegaraan.

Alih-alih hanya memperlihatkan bangunan bersejarah, program "Istana untuk Anak Sekolah" mengajak pelajar memahami proses lahirnya kebijakan negara, mengenal lembaga pemerintahan dari dekat, sekaligus menanamkan semangat kebangsaan sejak usia sekolah.

Masuknya peserta penyandang disabilitas dalam program tersebut juga memperlihatkan bahwa konsep keterbukaan Istana kini tidak hanya berbicara mengenai akses fisik bagi masyarakat, tetapi juga mengenai inklusivitas.

Perkuat Literasi Kewarganegaraan Siswa

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pembelajaran di luar kelas melalui kunjungan ke Istana memberikan pengalaman yang tidak dapat diperoleh siswa hanya melalui buku pelajaran.

"Program Istana untuk Anak Sekolah adalah program yang rasanya perlu diapresiasi oleh para insan pendidikan. Ini akan memberikan beberapa dampak positif bagi anak di dalam membangun pengalaman belajar," ujar Satriwan kepada Bisnis, Minggu (19/7/2026).

Menurut dia, manfaat pertama yang diperoleh siswa adalah hadirnya learning experience atau pengalaman belajar yang bermakna.

Dengan melihat langsung Istana Kepresidenan sebagai salah satu lembaga negara, siswa memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai sistem pemerintahan Indonesia.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, dapat membangun imajinasi sekaligus motivasi anak untuk bercita-cita menjadi bagian dari penyelenggara negara di masa depan, baik sebagai presiden, wakil presiden, menteri, maupun pejabat publik lainnya.

"Anak-anak punya pengetahuan mengenai lembaga negara sehingga muncul motivasi dan dorongan bahwa suatu hari mereka bisa duduk di Istana sebagai pemimpin atau pejabat pemerintahan," katanya.

Selain memperluas wawasan, Satriwan menilai kunjungan ke Istana juga membangun kesadaran kritis siswa mengenai fungsi lembaga kepresidenan.

Melalui kunjungan tersebut, anak-anak dapat memahami bahwa fasilitas yang dimiliki negara seharusnya digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Dia juga menilai keterbukaan Istana kepada masyarakat memiliki makna simbolis yang penting karena memperlihatkan semakin dekatnya hubungan antara pemerintah dan rakyat.

"Tidak ada lagi sekat pemisah antara Istana dengan rakyat karena murid bisa belajar langsung di tempat yang menjadi simbol kehormatan negara," ujarnya.

Dari sisi pedagogis, Satriwan mengatakan program tersebut memberikan variasi metode pembelajaran bagi guru, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan.

Kunjungan ke lembaga negara memungkinkan siswa membandingkan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan secara langsung.

Menurutnya, pengalaman belajar semacam itu membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (joyful) sekaligus bermakna (meaningful).

Meski demikian, Satriwan mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar wisata edukasi.

Dia menilai pesan utama yang harus dibangun adalah bagaimana siswa memahami nilai-nilai demokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, penghormatan terhadap konstitusi, serta pentingnya pemimpin yang amanah dan dekat dengan rakyat.

"Jangan sampai anak-anak hanya menangkap sisi menggembirakannya karena bisa keluar kelas atau berfoto di Istana. Yang lebih penting adalah mereka membangun imajinasi tentang bagaimana negara harus dikelola secara bersih, bertanggung jawab, partisipatif, dan menghargai konstitusi," katanya.

Satriwan juga mendorong agar konsep pembelajaran melalui kunjungan ke lembaga negara diperluas hingga daerah.

Menurut dia, tidak semua sekolah memiliki akses mudah menuju Istana Kepresidenan di Jakarta sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan program serupa melalui kunjungan ke kantor gubernur, bupati, wali kota, DPRD, Bank Indonesia, maupun lembaga negara lainnya.

Di sisi lain, dia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses program tersebut. Sekolah-sekolah di Jabodetabek, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, maupun Bali memiliki keuntungan karena berada lebih dekat dengan kompleks Istana Kepresidenan dibandingkan sekolah di wilayah timur Indonesia maupun daerah terpencil.

"Kegiatan seperti ini memang menjadi privilege bagi murid-murid yang sekolahnya dekat dengan pusat pemerintahan. Karena itu perlu dikembangkan juga model pembelajaran serupa di daerah," ujarnya.

Satriwan mengaku telah dua kali membawa siswa mengikuti kunjungan ke Istana, termasuk dalam program "Istana untuk Anak Sekolah".

Berdasarkan pengalamannya, antusiasme peserta sangat tinggi. Bahkan, saat memasuki ruang rapat presiden, sejumlah siswa mengaku bercita-cita menjadi pejabat negara dengan syarat tetap memegang teguh integritas.

"Ada yang berkata, 'Semoga suatu hari saya bisa duduk di sini, tapi harus amanah dan tidak korupsi.' Menurut saya, itu pengalaman belajar yang sangat mahal dan berharga bagi anak-anak," katanya.

Meski mengapresiasi pelaksanaan program, Satriwan menilai evaluasi dampak pembelajaran masih perlu diperkuat.

Menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan instrumen yang mampu mengukur peningkatan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan kewarganegaraan peserta setelah mengikuti kunjungan.

"Pemerintah telah meminta umpan balik dari guru dan siswa melalui angket evaluasi. Namun, ke depan hasil evaluasi tersebut perlu diolah lebih sistematis agar manfaat program terhadap pembentukan karakter dan literasi kewarganegaraan siswa dapat diukur secara lebih komprehensif," tandas Satriwan.