Wartawan Senior Berbagi Cerita Soal Tindakan Represi Orba di Ruang Redaksi

jpnn.com, JAKARTA - Mantan jurnalis harian Bernas Willy Pramudya membagikan catatan sejarah mengenai represi dan sensor media era Orde Baru (Orba).

Willy berbagi cerita itu dalam diskusi 30 Tahun Kudatuli di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (19/7).

BACA JUGA: Ada Isu Merger NasDem-Gerindra, Anak Buah Paloh Singgung Praktik Politik Orba

Willy menceritakan satu bentuk represi era Orba ialah larangan media untuk menulis nama Megawati Soekarnoputri.

"Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," kata dia dalam diskusi, Minggu.

BACA JUGA: Adies Kadir Jadi Hakim MK, Parlemen Saat Ini Dianggap Seperti DPR Era Orba

Willy mengungkapkan ketatnya tekanan rezim Orba membuat media melakukan sensor mandiri (self-censorship), semisal memakai nama Megawati Taufiq Kiemas dalam tulisan.

"Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," ujarnha.

BACA JUGA: Soeharto Jadi Pahlawan, Legislator PDIP Ungkit Pelanggaran HAM Era Orba

Selain kontrol diksi, Willy juga mengenang intimidasi harian yang dilakukan oleh pihak militer melalui Kapendam Jaya saat itu, Panggih. 

Menurutnya, aparat militer kerap mendatangi ruang redaksi untuk memeriksa komputer jurnalis secara langsung.

"Wartawan yang belum mematikan komputer akan ditegur, ini jangan ditulis, ya, ini judulnya jangan seperti ini," kenang Willy.

Sementara itu, mantan jurnalis koran militer Berita Yudha, Widiarsi Agustina turut membagikan pengalaman bekerja di bawah ekosistem pers tentara yang saat itu menjadi alat kekuasaan.

Widiarsi menceritakan bagaimana ketatnya pengawasan intelijen di sekitar Mimbar Demokrasi di halaman DPP PDI menjelang Kudatuli. 

Dia menyebut intelijen menyamar di berbagai sudut, mulai dari dekat kotak sumbangan hingga dapur redaksi untuk memantau pergerakan informasi.

Widiarsi mengungkap rezim Orba memang aktif mendikte diksi pemberitaan agar nama "Soekarno" tidak muncul dalam media.

"Megawati itu dilarang menggunakan kata Soekarnoisasi, eh Soekarno. Waktu itu kami paham belakangan karena memang ada de Soekarnoisasi, jadi semua nama Megawati itu harus pakai nama Megawati Taufiq Kiemas," kata Widiarsi.

Selain diksi, katanya, pihak militer secara terperinci menghitung porsi pemberitaan mengenai PDI di media cetak nasional.

Widiarsi mengatakan pihak militer bakal menelepon redaksi jika jumlah kolom berita atau penayangan gambar di televisi banyak ke PDI.

"Lama-lama tentara itu tugasnya menghitung. Menghitung jumlah berita di Media Indonesia, di Kompas. Kompas itu kalau berita sambungannya di belakang lebih dari empat kolom saja, mereka sudah menegur," jelasnya.

Sejarawan Bonnie Triyana menilai Peristiwa Kudatuli memegang peranan penting dalam membuka jalan mobilitas politik vertikal bagi masyarakat pasca-Pemilu 1999. 

Peristiwa tersebut menjadi salah satu milestone penting bersamaan dengan pembredelan media dan pemberangusan aktivis menjelang reformasi.

Bonnie membandingkan pola represi media era Orde Baru dan masa kini.

Jika dahulu pemerintah memakai cara vulgar seperti pembredelan, polanya bergeser menjadi lebih halus.

Dis menekankan pentingnya mengingat kembali peristiwa sejarah seperti Kudatuli agar pola-pola represi serupa tidak terulang di masa kini, serta untuk menjaga agar kebebasan pers dan independensi jurnalisme tetap terawat.

"Kalau dulu pemerintah bisa langsung bredel. Sekarang polanya lain lagi, ditelepon, atau aliran ekonominya ditutup, iklan ditutup, atau diteror yang lebih vulgar lagi seperti dikirimi kepala babi atau mobilnya dilempari," kata anggota DPR RI itu. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, Golkar Dianggap Mau Nostalgia dengan Orba