Grid.ID - Dedi Mulyadi soroti dugaan penyelewengan dana BOS Rp 4 miliar. Gubernur Jabar kini tolak reaktivasi SPP.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan masih terdapat dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah di wilayahnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap APBD Tahun Anggaran 2025, ditemukan indikasi penyimpangan dana dengan nilai mencapai sekitar Rp4 miliar.
Temuan tersebut, lanjut Dedi, menjadi salah satu dasar penolakannya terhadap usulan pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Sebelumnya, usulan reaktivasi SPP disampaikan oleh sejumlah Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Komisi V DPRD Jawa Barat.
Menurut Dedi, kebutuhan operasional sekolah negeri di Jawa Barat telah tercukupi melalui alokasi dana BOS dari pemerintah pusat serta bantuan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk kembali membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid.
"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (18/7/2026).
"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," tambahnya.
Dedi menilai, persoalan utama bukan terletak pada minimnya anggaran, tapi tata kelola dana yang harus dibenahi. Menurutnya, jika SPP kembali diberlakukan, justru berpotensi menambah persoalan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
"Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan, jangan sampai ada yang kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," ucapnya.
Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, mulai dari perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar proses belajar mengajar berlangsung lebih nyaman.
"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu," katanya.
Dedi turut mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat baru mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, kata dia, para siswa di sekolah negeri masih dikenai berbagai jenis pungutan.
Ia juga mengungkapkan pernah membantu melunasi tunggakan biaya sekolah sejumlah pelajar ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Bantuan itu diberikan kepada siswa di beberapa daerah, seperti Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Karena itu, Dedi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap menjaga komitmen dalam mempertahankan kebijakan sekolah gratis di Jawa Barat. Menurutnya, upaya tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan pendidikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa.
"Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," ucapnya. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)