Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola hubungan antara pendanaan politik dan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah. Lembaga antirasuah itu menemukan adanya dugaan balas budi kepada pihak yang membantu pendanaan saat pilkada melalui pemberian akses terhadap proyek-proyek pemerintah setelah kandidat terpilih.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak lahir dari satu faktor tunggal. Menurut dia, praktik ini dipengaruhi berbagai aspek, mulai dari integritas individu hingga kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Meski demikian, KPK mengakui tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pilkada menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi kepala daerah.
"KPK sempat menemukan hubungan antara dukungan pendanaan untuk maju pada pemilu atau pilkada dengan upaya kepala daerah terpilih dalam memperoleh keuntungan setelah menjabat," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (18/7).
Sebagai contoh, KPK menyoroti perkara Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Dalam kasus ini, terdapat dugaan pihak yang menjadi penyandang dana politik kemudian memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Temuan serupa juga ditemukan dalam perkara Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim. "Pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses kepala daerah diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya terpilih,” kata Budi.
KPK menyatakan pola itu sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK. Kajian ini menunjukkan tingginya biaya kampanye dan biaya politik merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, karena menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.
Berdasarkan temuan itu, KPK mengusulkan pemerintah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye, salah satunya melalui penyediaan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu.
Menurut Budi, usulan itu diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung kandidat selama mengikuti kontestasi politik.
"Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan ini diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan," ujarnya.
KPK menyampaikan usulan tersebut setelah 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sepanjang 2025 hingga 18 Juli 2026.
Pada 2025, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan modus yang berbeda-beda.
Sementara sepanjang 2026 hingga 18 Juli, kepala daerah yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ialah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Komentar (0)