Sensus Ekonomi 2026 Dinilai Krusial Petakan Wajah Baru Ekonomi RI

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memetakan wajah baru perekonomian Indonesia yang terus berubah seiring berkembangnya ekonomi digital, usaha rumahan, hingga pekerjaan berbasis platform.

Peneliti Ekonomi Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (Great) Institute, Trisha Devita, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei–31 Juli 2026 bukan sekadar pendataan jumlah perusahaan atau pelaku usaha. Menurutnya, sensus menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam memahami perubahan struktur ekonomi nasional.

"Sensus Ekonomi bukan hanya berkaitan dengan berapa banyak usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Data ini membantu negara memahami bagaimana kegiatan ekonomi berkembang, bagaimana lapangan kerja tercipta, bagaimana pola kerja masyarakat berubah, dan wilayah mana yang membutuhkan dukungan pembangunan lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026).

Tanpa data yang akurat, lanjutnya,  kebijakan berisiko dibangun berdasarkan asumsi dan tidak sepenuhnya menjawab kondisi masyarakat.

Dia menjelaskan data yang lengkap dan mutakhir menjadi prasyarat utama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan data tersebut, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Great Institute menilai pembaruan data ekonomi menjadi semakin mendesak mengingat struktur ekonomi Indonesia telah berubah signifikan dalam satu dekade terakhir. 

Aktivitas ekonomi kini tidak lagi hanya berlangsung di pabrik, kantor, toko, maupun pasar konvensional, tetapi juga berkembang melalui rumah tinggal, media sosial, platform digital, pekerjaan mandiri, hingga berbagai layanan berbasis teknologi. Perubahan tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terpetakan kini perlu masuk dalam basis data nasional. 

Menurut Trisha, usaha rumahan, bisnis keluarga, pedagang yang berjualan melalui media sosial, pekerja lepas, hingga penyedia jasa berbasis aplikasi memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian dan perlu tercatat dalam sensus.

"Banyak kegiatan ekonomi hari ini tidak selalu terlihat dari bangunan usaha formal. Ada usaha rumahan, usaha keluarga, pedagang yang memasarkan barang melalui media sosial, pekerja mandiri, dan pelaku jasa berbasis platform. Jika aktivitas seperti ini tidak tercatat, maka mereka berisiko tidak terlihat dalam perumusan kebijakan," katanya.

Berdasarkan data BPS, Sensus Ekonomi 2016 mencatat terdapat sekitar 26,7 juta usaha dan perusahaan nonpertanian di Indonesia, meningkat dibandingkan sekitar 22,7 juta unit pada Sensus Ekonomi 2006. 

Kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya skala aktivitas ekonomi nasional yang perlu dipetakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan sektor usaha, persebaran tenaga kerja, hingga dinamika ekonomi di setiap wilayah.

Meski demikian, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan. BPS mengungkapkan masih terdapat masyarakat yang enggan menerima petugas sensus karena khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, petugas di lapangan juga menghadapi kendala berupa sulit menemui responden, keengganan menjawab pertanyaan, hingga penolakan sebelum tujuan pendataan dijelaskan.

Merespons kondisi tersebut, Great Institute mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus. Menurut lembaga tersebut, partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas data ekonomi nasional yang menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.