Anak-anak orang kaya atau masuk dalam desil 8-10 rencananya tidak akan menerima MBG.
IDXChannel - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan mengefisiensi jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan itu akan sulit diterapkan di sekolah negeri.
Yahya menyambut baik rencana BGN untuk melakukan refocusing dan efisiensi anggaran. Apalagi, kata dia, anggaran BGN selama ini terlalu besar.
"Mengenai rencana untuk membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah," kata Yahya saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).
Yahya mengaku tak bisa membayangkan bila dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG. Dia menilai, kebijakan itu bisa diterapkan di sekolah swasta, tetapi akan sulit berjalan di sekolah negeri.
"Kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan disekolah swasta yang siswanya mereka dari golongan orang mampu dan kaya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah negeri yang siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sulit untuk diterapkan," ujar Yahya.
Kendati demikian, dia meminta BGN melakukan kajian yang mendalam atas rencana kebijakan ini.
"Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif jika ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Trenggono buka suara soal wacana efisiensi jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anak-anak orang kaya atau masuk dalam desil 8-10 rencananya tidak akan menerima MBG.
Trenggono membenarkan wacana tersebut. Hanya saja, dia menyebut wacana itu masih dalam proses kajian BGN.
"Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," kata Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Salah satu kajian yang dilakukan, kata dia, dengan menata sekolah-sekolah penerima manfaat. Namun, dia belum bisa berbicara banyak karena masih dalam proses kajian.
"Ya gitu (pendataan sekolahnya). Nanti semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Nanti udah selesai akan disampaikan," ujarnya.
(NIA DEVIYANA)
Komentar (0)