Banyu Perwita Nilai Code of Conduct Solusi Jitu Masalah Laut China Selatan

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota South China Sea Council, Anak Agung Banyu Perwita mendorong negara-negara di Kawasan Asia Tenggara untuk segera memercepat perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan (LCS).

Menurut Banyu Perwita, COC saat ini lebih dibutuhkan sebagai solusi terbaik kondisi LCS bagi negara di kawasan.

Sebab, satu dekade telah berlalu sejak putusan arbitrase LCS yang diajukan Filipina tak menunjukkan kondisi kawasan Asia Tenggara mengalami perbaikan.

BACA JUGA:Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan, IPB Sebut Indonesia Mampu Penuhi Kebutuhan Minyak Nabati Dunia

Banyu Perwita menuturkan, 10 tahun sejak putusan arbitrase diumumkan, ketegangan dan persaingan antarnegara justru meningkat.

Ditambah lagi, semakin seringnya insiden penegakan hukum di laut membuat situasi kawasan semakin kompleks.

"Dibandingkan terus memperdebatkan persoalan hukum yang telah berlangsung selama satu dekade, perhatian seharusnya lebih diarahkan pada percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, penyempurnaan mekanisme manajemen krisis kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, serta pencegahan politisasi dan pembentukan blok-blok geopolitik dalam isu Laut China Selatan," tutur Banyu Perwita pada wartawan, Sabtu, 18 Juli 2026.

BACA JUGA:Ekonomi Sirkular Sawit Jadi Kunci Hilirisasi, Biomassa Berpotensi Naikkan Nilai Tambah 9 Kali Lipat

Ia menegaskan, yang dibutuhkan negara ASEAN, khususnya Indonesia, terhadap LCS adalah adanya perdamaian dan stabilitas kawasan, jaminan keamanan jalur pelayaran internasional, serta kerja sama regional yang tetap jadi prioritas utama.

Terlebih, stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan tidak akan ditentukan oleh perdebatan sengketa masa lalu, melainkan kemampuan negara di kawasan membangun mekanisme tata kelola yang inklusif, lebih matang, dan berkelanjutan.

Bagi Jakarta, kata Banyu Perwita, LCS bukan hanya soal isu keamanan, tetapi juga jalur strategis perdagangan internasional, distribusi energi, serta integrasi ekonomi ASEAN.

Kondisi itu membuat setiap peningkatan ketegangan di kawasan berpotensi mengganggu rantai pasok, mengurangi kepercayaan investor, dan melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:Indonesia Ikut Dirikan WAICO, Airlangga: AI Jadi Jembatan, Bukan Pemicu Kesenjangan Digital

Padahal, Indonesia dinilainya konsisten soal pentingnya sentralitas ASEAN dalam tata kelola kawasan.

Banyu mengatakan, Indonesia terus mendorong persoalan keamanan regional diselesaikan melalui dialog dan kerja sama di dalam kerangka ASEAN.