HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Prof. Drs. Kaharuddin, M.Hum., Ph.D. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Bidang Fonologi pada Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin (Unhas). Pengukuhan berlangsung dalam Rapat Paripurna Senat Akademik Terbatas untuk Upacara Penerimaan Jabatan Profesor di Ruang Senat Akademik Unhas, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (17/7).
Pada kesempatan yang sama, Unhas juga mengukuhkan tiga guru besar lainnya, yakni Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D. sebagai Guru Besar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A. sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Publik, serta Prof. Dr. Mohamad Tahir Haning, M.Si. sebagai Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan. Ketiganya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Dalam pidato ilmiahnya yang berjudul “Korespondensi Fonem dalam Bahasa Bugis–Makassar”, Prof. Kaharuddin menjelaskan bahwa fonologi memiliki peran penting dalam memahami sistem bunyi bahasa, mulai dari pola bunyi, struktur suku kata, tekanan, intonasi, hingga proses perubahan bunyi dalam berbagai bahasa dan dialek.
Menurutnya, kajian fonologi tidak hanya menjadi landasan dalam memahami sistem bahasa, tetapi juga mendukung pengembangan teknologi bahasa, pembelajaran, dokumentasi, serta pelestarian bahasa daerah.
Melalui hasil penelitiannya, Prof. Kaharuddin menemukan adanya korespondensi fonem antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar pada posisi awal, tengah, maupun akhir kata.
“Korespondensi fonem tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh adanya hukum bunyi yang berlaku dalam bahasa Bugis–Makassar,” jelas Prof. Kaharuddin.
Salah satu kaidah yang berhasil diidentifikasi ialah perubahan fonem /ɔ/ dalam bahasa Bugis menjadi /a/ dalam bahasa Makassar pada sejumlah kosakata yang memiliki makna yang sama. Temuan tersebut memperkaya khazanah kajian fonologi sekaligus memperkuat upaya dokumentasi dan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.
Prof. Kaharuddin merupakan akademisi dan linguis Universitas Hasanuddin yang menaruh perhatian pada kajian fonologi, khususnya hubungan sistem bunyi bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Lahir di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada 31 Desember 1964, ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) Bahasa Indonesia di Universitas Hasanuddin pada 1989. Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Humaniora (M.Hum.) pada Program Pascasarjana Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin pada 2003.
Untuk memperdalam keilmuannya, Kaharuddin melanjutkan studi doktoral di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada bidang Kajian Melayu dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada 2016. Pengukuhannya sebagai guru besar menegaskan kontribusinya dalam pengembangan ilmu fonologi serta penelitian bahasa-bahasa daerah di Indonesia.
Pidato Tiga Profesor
Prof. Darwis dalam pidatonya yang berjudul “Rekalibrasi Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN dalam Dinamika Geopolitik dan Geostrategis Indo-Pasifik: Perspektif Regional Security Complex dan Realisme Neoklasik” menjelaskan bahwa perubahan geopolitik global mendorong Indonesia melakukan penyesuaian strategi diplomasi. Ia menilai ASEAN tetap menjadi cornerstone politik luar negeri Indonesia sehingga diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan proaktif untuk menjaga otonomi strategis serta stabilitas kawasan.
Sementara itu, Prof. Muhammad Yunus melalui pidato berjudul “Restrukturisasi Organisasi: Mewujudkan Birokrasi Publik yang Adaptif” menekankan pentingnya restrukturisasi organisasi publik melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, desentralisasi kewenangan, dan kolaborasi multipihak guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Adapun Prof. Mohamad Tahir Haning dalam pidatonya bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi di Indonesia” menguraikan bahwa reformasi birokrasi harus mampu memperkuat integritas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional. (*)
Komentar (0)