Mulai Verifikasi, Pemerintah Bedah Rumah Siswa Sekolah Rakyat pada Agustus

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memverifikasi rumah tak layak huni orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR). Sejumlah orang tua siswa SR di Jawa Barat diusulkan mendapat program bedah rumah.

Staf khusus Mensos Ishaq Zubaedi Raqib mengungkapkan, ada sejumlah tantangan di lapangan yang memerlukan oordinasi secara berkala antarkementerian. Di antaranya terkait syarat status kepemilikan lahan serta hal-hal teknis lain, namun menjadi syarat mutlak lolos menjadi penerima manfaat.

"Kementerian PKP punya parameter untuk pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Kemensos ada Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Kita duduk bareng untuk merekonsiliasi data," kata Ishaq, dilansir dari Antara, Sabtu, 18 Juli 2026.
 

Menurutnya, perlu ada titik temu dari permasalahan tersebut, setidaknya untuk wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, tim Kemensos dan Kementerian PKP melakukan sinkronisasi data di kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II Mochamad Mulya Permana menjelaskan, Jawa Barat mendapat porsi bedah rumah cukup besar. Khusus untuk usulan dari Kemensos, kuotanya mencapai 1.517 unit, jumlah tersebut belum termasuk usulan dari pemerintah daerah, anggota dewan, serta kementerian dan lembaga lain.

"Semoga ada jalan keluar menjadi perbaikan ke depannya, masih ada waktu hingga akhir tahun. Kita upayakan perbaikan dan perubahan," kata Mulya.

Menurutnya, setelah sinkronisasi data, kedua tim mengecek secara acak ke lapangan. Sasaran lokasinya yakni rumah yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos, rumah yang belum diverifikasi, serta rumah yang sudah diverifikasi tetapi dinyatakan tidak lolos.


Ilustrasi bedah rumah. Foto: Istimewa.

Ada tiga titik yang disasar pada hari pertama pengecekan. Dua lokasi di Desa Cibondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dengan keluarga penerima manfaat (KPM) atas nama Amiduddin Hamzah dan Agus. Serta satu titik di Kelurahan Warung Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung atas nama Heni.

Dari hasil pengecekan di lapangan, tiga lokasi ini dinyatakan lolos dan akan segera diperbaiki. Pihaknya menargetkan perbaikan paling lama tiga bulan. 

"Estimasi pelaksanaan (perbaikan) bulan Agustus, pelaksanaan tiga bulan paling lama," ujar Mulya.

Secara nasional, pemerintah melalui program 3 juta rumah untuk rakyat menargetkan renovasi 10 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan sinergi Kemensos dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa Sekolah Rakyat agar lebih layak huni.

Untuk dapat lolos mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria ketat yang telah ditetapkan, meliputi status kewarganegaraan (WNI) yang sudah berkeluarga, terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 4.