PWI Pamekasan Bedah Krisis Jabatan Definitif OPD, Dorong Penguatan Tata Kelola Birokrasi

Ringkasan Berita:

• PWI Pamekasan menggelar FGD membahas banyaknya OPD yang masih dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt).
• Forum menghadirkan Bupati, Wakil Bupati, DPRD, BKPSDM, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat.
• FGD mendorong percepatan pengisian jabatan definitif untuk memperkuat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.
• DPRD diharapkan mengawal proses pengisian jabatan secara transparan dan berbasis merit system.

Pamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Krisis Definitif di Tubuh OPD; Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif” di Pendopo Budaya, Jalan Jokotole, Pamekasan, Kamis (16/7/2026).

Forum tersebut mengangkat isu banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dan belum memiliki pejabat definitif.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman, Wakil Bupati Sukriyanto, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Moh Lutfi, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, serta Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Mohammad Subhan.

Kegiatan tersebut juga diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengurus dan anggota PWI Pamekasan, insan pers, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, HIPMI, hingga KNPI.

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan forum tersebut merupakan bentuk kontribusi organisasi pers dalam mengawal jalannya pembangunan daerah melalui diskusi yang objektif dan berbasis solusi.

“Kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan iklim dinamis di Pamekasan, sebab kami tidak hanya berdiri sebagai wadah perkumpulan wartawan, tetapi juga sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah. Sehingga diskusi lintas sektoral ini kita harapkan dapat melahirkan berbagai rekomendasi konkret dan solutif yang bisa diadopsi pemerintah daerah,” kata Hairul Anam.

Menurutnya, banyaknya jabatan strategis yang masih diisi oleh Plt menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, hingga pelaksanaan program pembangunan.

Meski begitu, Hairul menegaskan FGD tersebut bukan ditujukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan menjadi ruang dialog yang sehat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Tapi perlu digarisbawahi bahwa forum ini tidak dirancang untuk saling menyalahkan, artinya FGD ini hadir bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini merupakan ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar beragam sudut pandang,” ungkapnya.

Ia menilai keberadaan pejabat definitif sangat penting karena memiliki legitimasi penuh dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena kami yakin kondisi ini justru berpotensi dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, termasuk efektivitas koordinasi antar perangkat daerah hingga optimalisasi program pembangunan,” imbuhnya.

Melalui forum tersebut, PWI Pamekasan juga mendorong percepatan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara definitif sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hairul yang juga tercatat sebagai Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers mengatakan kepastian kepemimpinan di lingkungan OPD menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi.

“Kehadiran pejabat definitif tentunya sangat penting untuk menjamin kepastian kepemimpinan di lingkungan OPD di Pamekasan, di antaranya untuk memperkuat akuntabilitas birokrasi, serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah,” tegasnya.

Selain membahas persoalan jabatan definitif, forum juga menyoroti peran DPRD Pamekasan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

PWI berharap legislatif dapat mengawal proses pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan mengedepankan prinsip merit system, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Melalui kegiatan ini kami berharap lahir berbagai rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi Pemkab Pamekasan dalam menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan pimpinan OPD. Rekomendasi itu juga diharapkan mampu mendorong penguatan tata kelola birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Hairul Anam. [pin/beq]