Prabowo Bicara Pangkas Anggaran Pertahanan, Legislator: APBN untuk Rakyat

kompas.com
1 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran pertahanan sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN.

"Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," kata Dave saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/7/2026).

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR: Rudal BrahMos Strategis untuk Perkuat Pertahanan

Efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal.

"Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara," imbuh dia.

Di sisi lain, ia juga mengatakan sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa.

Oleh sebab itu, kata Dave, setiap penyesuaian anggaran perlu dilakukan secara terukur, ada perencanaan matang, serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang terus berkembang.

"Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional," kata Dave.

Baca juga: Prabowo Buka Kemungkinan Pangkas Anggaran TNI-Polri untuk atasi Kemiskinan

Menurut Dave, Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara konstruktif sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebab, pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan Indonesia yang kuat.

Dia meyakini bahwa kedua tujuan tersebut dapat diwujudkan secara seimbang melalui perencanaan yang cermat, tata kelola anggaran yang efektif, dan kebijakan yang berpijak pada kepentingan nasional.

"Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar dia.

Prabowo hemat anggaran, bila perlu anggaran pertahanan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghemat anggaran demi menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Jika diperlukan, Prabowo juga akan memangkas anggaran pertahanan dan polisi.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Prabowo, dalam Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca juga: Pidato Prabowo Beri Sinyal Gaji TNI-Polri Naik? Istana Menjawab

Prabowo pun menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di sana.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Jajaran TNI-Polri yang hadir pun menyatakan siap untuk dikurangi anggarannya.

"Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas," ucap dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Bek Spanyol Marc Cucurella Siap Lakukan Ini untuk Luis de la Fuente
• 15 jam lalu
0
thumb
Polisi ungkap kronologi tabrakan empat kendaraan di Tol Japek
• 14 jam lalu
0
thumb
Kemarin, penampil penutupan Piala Dunia hingga peluncuran Codex Micro
• 6 jam lalu
0
thumb
Manggala Agni dan Helikopter BNPB Padamkan Kebakaran Lahan
• 14 menit lalu
0
thumb
UIN Jakarta Tegaskan Layanan Pendidikan Tetap Berjalan Sesuai KMA Nomor 1543 Tahun 2025
• 14 menit lalu
0
Berhasil disimpan.