JAKARTA, DISWAY.ID-- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan uang muka pengadaan motor listrik senilai Rp243,9 miliar yang tercatat dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025 masih berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan.
Pejabat BGN menjelaskan pembayaran uang muka tersebut dilakukan pada 2025, sedangkan pelunasan dilakukan pada 2026. Namun hingga kini aset motor listrik tersebut belum dapat dicatat sebagai aset tetap karena masih menunggu proses hukum.
BACA JUGA:Sukseskan Program MBG, Presiden Instruksikan Seluruh Kementerian dan Lembaga Dukung BGN
"Nah ini mungkin ada pertanyaan kenapa ada uang muka belanja besar sekali di tahun 2025. Itu adalah uang muka pembayaran motor listrik yang kemudian jadi ramai itu. Jadi uang mukanya dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di 2026, Rp243,9 miliar," ujar Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari di rapat bersama Komisi IX DPR, Jumat, 17 Juli 2026.
BGN menjelaskan pencatatan uang muka tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan tahun 2025.
Sementara pelunasan dilakukan setelah tahun buku berakhir sehingga masuk dalam kategori subsequent event atau peristiwa yang terjadi setelah penutupan laporan keuangan.
BACA JUGA:Distribusi MBG Kembali Berjalan, BGN Tinjau Langsung Pelaksanaan di Sejumlah Sekolah dan SPPG
"Tadi dicatat belanja uang mukanya di tahun 2025, penyelesaiannya itu di tahun 2026. Jadi kalau di dalam laporan keuangan ini sebenarnya disebut subsequent event, sesuatu yang setelah tahun bukunya ditutup ada kejadian atau hal yang harus kami lunasi," jelasnya.
Meski pembayaran telah diselesaikan pada 2026, BGN menyebut motor listrik tersebut belum dibukukan sebagai aset peralatan dan mesin secara definitif.
"Untuk tahun 2026 ini sudah dilunasi tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif. Karena apa? Karena masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan," ujar dia.
Komentar (0)