Beda dengan Purbaya, Bank Indonesia Sebut Likuiditas Perbankan Memadai

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menepis anggapan mengenai terjadinya kekeringan likuiditas perbankan, seperti yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa pasokan likuiditas perbankan yang memadai tecermin dengan jelas dari pergerakan Indonesian Overnight Index Average (Indonia) yang merupakan representasi suku bunga antarbank.

Destry mencatat, posisi Indonia sempat menyentuh level 6,62% pada 18 Juni 2026, namun telah melandai secara signifikan menjadi 6,17% pada 16 Juli 2026.

"Penurunan Indonia ini mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan jangka pendek perbankan dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026).

Lebih lanjut, Destry mengklaim bahwa melimpahnya likuiditas tidak lepas dari strategi ekspansi yang masif dilakukan oleh BI. Ekspansi tersebut diguyur melalui berbagai instrumen operasi moneter, mulai dari repurchase agreement (repo), swap, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Hingga 16 Juli 2026, nilai ekspansi likuiditas BI melalui operasi moneter telah mencapai Rp837,11 triliun. Strategi itu disebut turut menopang pertumbuhan uang primer atau base money (M0) yang tetap terjaga di level double digit yaitu sebesar 12,8% secara tahunan (year on year/YoY) pada akhir Juni 2026.

Terkait dengan keluhan sejumlah bank yang sempat merasa kekurangan dana tunai di lapangan, Destry mengisyaratkan bahwa tantangannya lebih terletak pada aspek distribusi antarbank. Oleh karena itu, BI terus melakukan komunikasi intensif dengan industri perbankan agar hambatan distribusi likuiditas ini dapat teratasi dengan profil risiko yang terkelola dengan baik.

"Selain itu, upaya pengembangan pasar uang juga terus kami lakukan dengan berkolaborasi bersama asosiasi pasar, perbankan, dan otoritas lainnya. Tujuannya adalah agar tercipta pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien. Surveilans dan pengawasan juga terus diperkuat untuk menegakkan ketentuan serta memastikan perilaku pasar selalu berada dalam koridor yang wajar," paparnya.

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen akan terus memonitor dan memastikan kecukupan likuiditas perbankan demi mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, sekaligus turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Strategi ini juga akan terus diperkuat agar distribusi likuiditas antarbank terjaga dengan baik, sehingga dapat mendukung proses pembentukan suku bunga secara efisien," imbuh Destry.

Pernyataan Purbaya

Pernyataan dari otoritas moneter itu disampaikan ini tak lama setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa likuiditas perbankan seret. Dia membela kebijakannya yang kembali menempatkan dana pemerintah ke perbankan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (15/7/2026), Purbaya melontarkan kritik keras dengan menyebut bahwa data-data likuiditas yang selama ini digunakan oleh Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sejatinya tidak akurat.

Menurut Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu, indikator otoritas kerap menunjukkan likuiditas ample (melimpah), padahal di lapangan bank-bank mengeluhkan kekurangan dana. Dia bahkan mengaku hanya mempercayai data uang beredar BI khususnya indikator M0 sebagai satu-satunya tolak ukur pasokan uang yang valid di sistem perekonomian.

"Kalau Bapak tanya ke LPS, BI, OJK, Keuangan, semua bilang ample, tetapi data mereka salah semua. Waktu bank-bank komplain, saya tanya ke mereka gimana, katanya uangnya memang enggak ada. Berarti indikator yang kita pakai selama ini enggak akurat," kata Purbaya.

Oleh sebab itu, pemerintah sebelumnya telah melakukan penempatan dana di bank-bank milik negara (Himbara) yang dimulai sebesar Rp200 triliun pada September 2025. Per akhir Juni 2026, posisi dana pemerintah di Himbara tercatat mencapai Rp281 triliun.

Purbaya kemudian memutuskan untuk kembali menambah guyuran dana senilai Rp100 triliun, sehingga total dana pemerintah yang parkir di Himbara saat ini menembus Rp381 triliun.