Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran preferensi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke jenis subsidi seperti Pertalite hingga Biosolar mulai berdampak terhadap peta permintaan energi nasional.
Lonjakan konsumsi BBM subsidi imbas penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada April 2026 disinyalir tak hanya memicu antrean di SPBU di sejumlah daerah, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap rantai distribusi nasional.
Pemerintah menyampaikan tengah mengevaluasi ketersediaan BBM secara nasional di tengah pergeseran tersebut. Meskipun antrean muncul di sejumlah daerah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung (ESDM) menyebut persoalan tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan.
Dia memastikan bahwa stok BBM nasional berada dalam kondisi aman. Evaluasi pemerintah saat ini difokuskan pada percepatan distribusi dari terminal terpadu menuju SPBU agar pasokan dapat segera memenuhi wilayah yang mengalami lonjakan permintaan.
“Dari Kementerian ESDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina,” kata Yuliot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan antrean panjang BBM subsidi di SPBU.
Dia lantas mengakui adanya persoalan tersebut di sejumlah daerah, khususnya kawasan Sumatra. Namun demikian, pemerintah menjamin bahwa persediaan BBM secara nasional saat ini lebih dari cukup.
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, PT Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa makin banyak masyarakat meninggalkan BBM beroktan tinggi dan beralih menggunakan BBM subsidi. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengakui adanya antrean dan aksi pembelian berlebihan alias panic buying di sejumlah daerah imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi.
"Pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatra secara umum, yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar," kata Taufik.
Pihaknya mencatat konsumsi Pertalite sepanjang Juli 2026 meningkat sekitar 9,4% atau 7.129 kiloliter per hari dibandingkan rerata normal, sedangkan Biosolar naik hampir 13,9%. Sebaliknya, konsumsi Pertamax Series turun sekitar 18%, sementara Dex Series dan produk sejenis menyusut sekitar 6,4%.
Perubahan tersebut turut menggeser komposisi konsumsi BBM nasional. Jika sebelumnya BBM bersubsidi mencakup sekitar 75% konsumsi bensin nasional, kini porsinya meningkat menjadi sekitar 80%.
Menurutnya, lonjakan permintaan tersebut juga sempat tidak diiringi oleh percepatan distribusi ke SPBU, sehingga memicu antrean di lapangan. Atas kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mengklaim telah mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat distribusi.
Taufik lantas menyebut perseroan telah menambah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, meningkatkan frekuensi penyaluran dari terminal BBM ke SPBU, serta berkoordinasi dengan daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat normalisasi distribusi.
"Kami menambah armada, menambah driver, memperpanjang jam operasi SPBU, kemudian pengiriman dari depot ke SPBU juga kami percepat," ujarnya.
Terkait pasokan, Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM nasional tetap berada pada level aman. Cadangan seluruh produk mencapai sekitar 3,61 juta kiloliter atau setara kebutuhan sekitar 14 hingga 40 hari, sedangkan ketahanan stok Pertalite dan Biosolar berada pada kisaran 15 hari.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa perpindahan masyarakat dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi merupakan konsekuensi yang masih sesuai dengan regulasi. Menurutnya, masyarakat tetap diperbolehkan membeli Pertalite maupun Biosolar sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, dia mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi itu juga dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak sah. Menurut BPH Migas, kenaikan konsumsi BBM subsidi di sejumlah daerah bahkan mencapai sekitar 10% hingga 15%, terutama di jalur logistik dan wilayah dengan aktivitas angkutan barang yang tinggi seperti wilayah Trans Sumatra.
Pada saat yang sama, pihaknya menemukan berbagai modus penyalahgunaan, mulai dari penggunaan QR Code ilegal, kendaraan dengan tangki modifikasi, surat rekomendasi palsu, hingga praktik pembelian BBM secara berulang untuk dijual kembali.
Sepanjang tahun ini, Wahyudi menyebut BPH Migas telah memblokir sekitar 307.107 QR Code yang terindikasi disalahgunakan. Sebanyak 2.694 lembaga penyalur memperoleh pembinaan, sedangkan koreksi penyaluran BBM subsidi mencapai 24.711,17 kiloliter dengan nilai sekitar Rp470 miliar.
BPH Migas juga mencatat berbagai temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan subsidi BBM makin terorganisasi. Salah satunya adalah satu kendaraan yang tercatat melakukan sekitar 2.560 transaksi menggunakan QR Code berbeda hanya dalam satu bulan.
Menurut Wahyudi, pihaknya terus melakukan evaluasi dan penindakan atas sejumlah pelanggaran pembelian BBM bersubsidi ini. BPH Migas pun menggandeng aparat penegak hukum guna melakukan pencegahan dan memastikan percepatan penyaluran BBM secara tepat sasaran.
“Kami semua terus berjuang keras untuk normalisasi [penyaluran BBM]. Paling lama 1 sampai 2 hari ke depan, insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali,” tutur Wahyudi.
Dalam konferensi pers usai rapat tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta Pertamina mempercepat normalisasi distribusi melalui penambahan armada angkutan, perpanjangan jam operasional SPBU, dan percepatan pengiriman BBM ke wilayah yang mengalami kepadatan. Pihaknya juga mendukung penindakan yang dilakukan BPH Migas bersama aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan subsidi.
Dia lantas mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying, lantaran stok BBM nasional saat ini terbilang aman. Menurutnya, pemerintah bersama DPR menjamin harga BBM subsidi tidak berubah hingga akhir tahun ini.
“Kemudian terkait dengan harga, yang ingin saya sampaikan, BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu, DPR mengawal itu,” janjinya.
Komentar (0)