Surabaya (ANTARA) - Anak yang kehilangan orang tua tidak selalu kehilangan tempat berteduh. Namun, tanpa pengakuan hukum, mereka sering kali kehilangan sesuatu yang tidak tampak di mata, yakni kepastian atas hak-haknya.
Sekolah, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum dapat menjadi jalan yang berliku ketika status perwalian belum jelas.
Di banyak daerah, persoalan anak yatim, anak telantar, atau anak yang hidup bersama keluarga pengganti masih sering dipahami sebatas urusan sosial. Padahal, di balik hubungan kasih sayang itu terdapat aspek hukum yang menentukan masa depan seorang anak.
Siapa yang berhak mewakili mereka di depan hukum, mengurus pendidikan, mengakses layanan publik, hingga melindungi hak atas harta benda, merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban administratif sekaligus yuridis.
Karena itu, langkah Pemerintah Kota Surabaya mendukung Program Perwalian Anak Massal yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadirkan perspektif baru. Program tersebut bukan sekadar penyerahan dokumen perwalian kepada 75 anak, melainkan penguatan fondasi perlindungan anak melalui kepastian hukum.
Program hasil kolaborasi Kejati Jawa Timur, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Negara hadir melalui kerja sama lintas sektor agar hak anak tidak berhenti pada belas kasih, tetapi dijamin oleh hukum.
Hak terjaga
Selama ini, pembahasan mengenai perlindungan anak lebih banyak menyoroti bantuan ekonomi, pendidikan, atau pemenuhan gizi. Ketiganya memang penting, namun ada satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu legalitas hubungan antara anak dan wali.
Tanpa penetapan pengadilan, wali yang selama bertahun-tahun merawat seorang anak belum tentu memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan penting bagi masa depan anak tersebut.
Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika mengurus sekolah, layanan kesehatan, perpindahan administrasi kependudukan, hingga berbagai urusan hukum lainnya.
Di sinilah nilai strategis Program Perwalian Anak Massal. Dokumen perwalian memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban wali, sekaligus memperkuat posisi hukum anak. Perlindungan yang sebelumnya bergantung pada hubungan kekeluargaan berubah menjadi perlindungan yang memiliki dasar hukum tetap.
Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, identitas, pendidikan, dan tumbuh kembang secara optimal. Negara memiliki kewajiban memastikan hak tersebut dapat diakses tanpa hambatan administratif.
Anak yang kehilangan pengasuhan orang tua karena kematian, penelantaran, maupun berbagai persoalan keluarga memerlukan kepastian hukum agar hak-haknya tetap terlindungi.
Dalam konteks itulah perwalian tidak lagi dipahami sebagai urusan administrasi semata, melainkan bagian dari sistem perlindungan anak yang menjamin keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak keperdataan.
Surabaya memilih menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah kota tidak hanya mendukung proses hukum, tetapi juga melakukan validasi data secara ketat agar penerima manfaat benar-benar merupakan anak yang lahir dan tinggal di Surabaya. Langkah ini memperlihatkan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam setiap program perlindungan sosial.
Lebih jauh lagi, legalitas perwalian juga membuka ruang bagi anak memperoleh hak-hak lain yang melekat, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, hingga kepastian hukum terkait hak keperdataan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kolaborasi nyata
Program ini menarik bukan hanya karena substansinya, melainkan juga karena model kolaborasi yang dibangun.
Selama ini, masyarakat lebih mengenal kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dalam perkara pidana. Padahal, melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan juga memiliki fungsi memberikan bantuan hukum bagi kepentingan negara dan masyarakat.
Program perwalian massal memperlihatkan wajah lain lembaga penegak hukum, yakni sebagai penggerak perlindungan sosial berbasis hukum. Perspektif tersebut penting karena memperluas makna keadilan. Keadilan tidak hanya hadir ketika pelanggaran dihukum, tetapi juga ketika hak warga negara dipastikan sejak awal.
Pendekatan lintas sektor seperti ini semakin relevan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. RPJMN maupun Asta Cita menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas. Investasi terbesar terhadap kualitas manusia dimulai sejak anak memperoleh rasa aman, kepastian hukum, dan lingkungan pengasuhan yang layak.
Surabaya sendiri selama beberapa tahun terakhir dikenal aktif membangun ekosistem perlindungan anak melalui berbagai program. Penguatan keluarga, pendampingan anak, penanganan kekerasan, hingga intervensi sosial terus dikembangkan oleh pemerintah kota.
Program perwalian kemudian melengkapi rantai kebijakan tersebut. Jika sebelumnya perlindungan lebih banyak menyasar aspek sosial dan psikologis, kini aspek legal juga diperkuat sehingga perlindungan menjadi lebih utuh.
Meskipun demikian, legalitas hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya justru berada pada fase setelah penetapan pengadilan.
Pengawasan terhadap kualitas pengasuhan perlu dilakukan secara berkala. Negara harus memastikan bahwa status wali benar-benar diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dokumen hukum tidak boleh berhenti menjadi arsip administratif.
Karena itu, koordinasi antara dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sekolah, fasilitas kesehatan, serta aparat kewilayahan menjadi penting. Pendampingan jangka panjang akan menentukan apakah perlindungan hukum benar-benar berubah menjadi perlindungan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa sistem perwalian yang efektif selalu dibarengi mekanisme pemantauan berkala, evaluasi kesejahteraan anak, serta dukungan psikososial bagi keluarga pengganti. Indonesia dapat mengembangkan praktik serupa sesuai karakteristik sosial masyarakat.
Masa depan
Program Perwalian Anak Massal menghadirkan pelajaran bahwa pembangunan manusia tidak selalu dimulai dari proyek besar atau infrastruktur megah. Kadang, perubahan paling mendasar justru lahir dari selembar dokumen yang memberi kepastian bagi masa depan seorang anak.
Di tengah tantangan meningkatnya jumlah anak yang kehilangan pengasuhan akibat berbagai faktor sosial, negara memerlukan pendekatan yang semakin komprehensif. Bantuan ekonomi tetap penting, tetapi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan psikologis, pendidikan, dan penguatan keluarga.
Model kolaborasi yang dibangun di Surabaya layak menjadi inspirasi bagi daerah lain. Kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, serta lembaga sosial menunjukkan bahwa birokrasi dapat bergerak lebih cepat ketika memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi.
Ke depan, program serupa dapat diperluas melalui digitalisasi data perwalian, integrasi dengan sistem perlindungan anak nasional, serta penguatan pendampingan pascapenetapan. Langkah tersebut akan membuat perlindungan anak tidak berhenti pada aspek legal, tetapi juga menyentuh kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
Indonesia tengah menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Target itu tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Ukurannya juga terletak pada seberapa banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, memperoleh haknya secara utuh, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.
Rumah yang penuh kasih memang menjadi tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Namun, ketika rumah itu diteguhkan oleh hukum, negara telah menjalankan salah satu tugas paling mendasar, memastikan setiap anak memiliki pijakan yang kokoh untuk menatap hari esok.
Sekolah, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum dapat menjadi jalan yang berliku ketika status perwalian belum jelas.
Di banyak daerah, persoalan anak yatim, anak telantar, atau anak yang hidup bersama keluarga pengganti masih sering dipahami sebatas urusan sosial. Padahal, di balik hubungan kasih sayang itu terdapat aspek hukum yang menentukan masa depan seorang anak.
Siapa yang berhak mewakili mereka di depan hukum, mengurus pendidikan, mengakses layanan publik, hingga melindungi hak atas harta benda, merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban administratif sekaligus yuridis.
Karena itu, langkah Pemerintah Kota Surabaya mendukung Program Perwalian Anak Massal yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadirkan perspektif baru. Program tersebut bukan sekadar penyerahan dokumen perwalian kepada 75 anak, melainkan penguatan fondasi perlindungan anak melalui kepastian hukum.
Program hasil kolaborasi Kejati Jawa Timur, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Negara hadir melalui kerja sama lintas sektor agar hak anak tidak berhenti pada belas kasih, tetapi dijamin oleh hukum.
Hak terjaga
Selama ini, pembahasan mengenai perlindungan anak lebih banyak menyoroti bantuan ekonomi, pendidikan, atau pemenuhan gizi. Ketiganya memang penting, namun ada satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu legalitas hubungan antara anak dan wali.
Tanpa penetapan pengadilan, wali yang selama bertahun-tahun merawat seorang anak belum tentu memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan penting bagi masa depan anak tersebut.
Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika mengurus sekolah, layanan kesehatan, perpindahan administrasi kependudukan, hingga berbagai urusan hukum lainnya.
Di sinilah nilai strategis Program Perwalian Anak Massal. Dokumen perwalian memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban wali, sekaligus memperkuat posisi hukum anak. Perlindungan yang sebelumnya bergantung pada hubungan kekeluargaan berubah menjadi perlindungan yang memiliki dasar hukum tetap.
Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, identitas, pendidikan, dan tumbuh kembang secara optimal. Negara memiliki kewajiban memastikan hak tersebut dapat diakses tanpa hambatan administratif.
Anak yang kehilangan pengasuhan orang tua karena kematian, penelantaran, maupun berbagai persoalan keluarga memerlukan kepastian hukum agar hak-haknya tetap terlindungi.
Dalam konteks itulah perwalian tidak lagi dipahami sebagai urusan administrasi semata, melainkan bagian dari sistem perlindungan anak yang menjamin keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak keperdataan.
Surabaya memilih menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah kota tidak hanya mendukung proses hukum, tetapi juga melakukan validasi data secara ketat agar penerima manfaat benar-benar merupakan anak yang lahir dan tinggal di Surabaya. Langkah ini memperlihatkan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam setiap program perlindungan sosial.
Lebih jauh lagi, legalitas perwalian juga membuka ruang bagi anak memperoleh hak-hak lain yang melekat, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, hingga kepastian hukum terkait hak keperdataan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kolaborasi nyata
Program ini menarik bukan hanya karena substansinya, melainkan juga karena model kolaborasi yang dibangun.
Selama ini, masyarakat lebih mengenal kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dalam perkara pidana. Padahal, melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan juga memiliki fungsi memberikan bantuan hukum bagi kepentingan negara dan masyarakat.
Program perwalian massal memperlihatkan wajah lain lembaga penegak hukum, yakni sebagai penggerak perlindungan sosial berbasis hukum. Perspektif tersebut penting karena memperluas makna keadilan. Keadilan tidak hanya hadir ketika pelanggaran dihukum, tetapi juga ketika hak warga negara dipastikan sejak awal.
Pendekatan lintas sektor seperti ini semakin relevan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. RPJMN maupun Asta Cita menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas. Investasi terbesar terhadap kualitas manusia dimulai sejak anak memperoleh rasa aman, kepastian hukum, dan lingkungan pengasuhan yang layak.
Surabaya sendiri selama beberapa tahun terakhir dikenal aktif membangun ekosistem perlindungan anak melalui berbagai program. Penguatan keluarga, pendampingan anak, penanganan kekerasan, hingga intervensi sosial terus dikembangkan oleh pemerintah kota.
Program perwalian kemudian melengkapi rantai kebijakan tersebut. Jika sebelumnya perlindungan lebih banyak menyasar aspek sosial dan psikologis, kini aspek legal juga diperkuat sehingga perlindungan menjadi lebih utuh.
Meskipun demikian, legalitas hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya justru berada pada fase setelah penetapan pengadilan.
Pengawasan terhadap kualitas pengasuhan perlu dilakukan secara berkala. Negara harus memastikan bahwa status wali benar-benar diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dokumen hukum tidak boleh berhenti menjadi arsip administratif.
Karena itu, koordinasi antara dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sekolah, fasilitas kesehatan, serta aparat kewilayahan menjadi penting. Pendampingan jangka panjang akan menentukan apakah perlindungan hukum benar-benar berubah menjadi perlindungan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa sistem perwalian yang efektif selalu dibarengi mekanisme pemantauan berkala, evaluasi kesejahteraan anak, serta dukungan psikososial bagi keluarga pengganti. Indonesia dapat mengembangkan praktik serupa sesuai karakteristik sosial masyarakat.
Masa depan
Program Perwalian Anak Massal menghadirkan pelajaran bahwa pembangunan manusia tidak selalu dimulai dari proyek besar atau infrastruktur megah. Kadang, perubahan paling mendasar justru lahir dari selembar dokumen yang memberi kepastian bagi masa depan seorang anak.
Di tengah tantangan meningkatnya jumlah anak yang kehilangan pengasuhan akibat berbagai faktor sosial, negara memerlukan pendekatan yang semakin komprehensif. Bantuan ekonomi tetap penting, tetapi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan psikologis, pendidikan, dan penguatan keluarga.
Model kolaborasi yang dibangun di Surabaya layak menjadi inspirasi bagi daerah lain. Kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, serta lembaga sosial menunjukkan bahwa birokrasi dapat bergerak lebih cepat ketika memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi.
Ke depan, program serupa dapat diperluas melalui digitalisasi data perwalian, integrasi dengan sistem perlindungan anak nasional, serta penguatan pendampingan pascapenetapan. Langkah tersebut akan membuat perlindungan anak tidak berhenti pada aspek legal, tetapi juga menyentuh kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.
Indonesia tengah menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Target itu tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Ukurannya juga terletak pada seberapa banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, memperoleh haknya secara utuh, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.
Rumah yang penuh kasih memang menjadi tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Namun, ketika rumah itu diteguhkan oleh hukum, negara telah menjalankan salah satu tugas paling mendasar, memastikan setiap anak memiliki pijakan yang kokoh untuk menatap hari esok.
Komentar (0)