JAKARTA, KOMPAS — Hingga akhir 2026, industri perbankan masih akan menghadapi tantangan likuiditas atau ketersediaan dana seiring dengan arah kebijakan moneter yang mengetat. Kondisi ini menjadi dilematis karena tidak bisa serta-merta direspons dengan menaikkan suku bunga kredit lantaran dapat memicu kenaikan kredit bermasalah.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dinamika pergerakan suku bunga acuan dan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) cenderung terus meningkat. Ini terjadi seiring dengan dinamika perekonomian global yang menuntut pengetatan kebijakan moneter demi menjaga stabilitas.
”Setiap minggu kami sekarang mengadakan rapat Asset and Liability Committee (ALCO) untuk memonitor perkembangan makro dan likuiditas karena game changer-nya hari ini adalah likuiditas,” ujarnya dalam konferensi pers ”Paparan Kinerja Semester I-2026” di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Sepanjang 2026, Bank Indonesia (BI) tercatat sudah mengerek suku bunga acuannya sebanyak tiga kali beruntun, yakni pada 20 Mei 2026 sebesar 50 basis poin (bps), pada 9 Juni 2026 sebesar 25 bps, dan pada 18 Juni 2026 sebesar 25 bps. Alhasil, suku bunga acuan kini berada di level 5,75 persen.
Di sisi lain, BI mencatat saldo SRBI pada Juni 2026 telah mencapai Rp 1.072,62 triliun atau naik 20,15 persen secara tahun kalender berjalan. Lonjakan penempatan dana di SRBI ini juga diikuti oleh kenaikan imbal hasil (yield) tenor 12 bulan, dari 4,87 persen pada awal Januari 2026 menjadi 7,66 persen pada Juni 2026.
Dengan situasi likuiditas yang sangat ketat, bunga pasti naik. Namun, kalau bunga naik, kami juga tidak bisa menaikkan suku bunga kredit serta-merta. Yang ada, nanti justru NPL (kredit bermasalah).
Menurut Nixon, perkembangan tersebut telah menyebabkan terjadinya persaingan likuiditas di pasar. Akibatnya, biaya dana (cost of fund) pun meningkat lantaran bank-bank terpaksa memberikan penawaran bunga yang lebih tinggi guna menarik dana simpanan. Ketatnya likuiditas ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun.
”Dengan situasi likuiditas yang sangat ketat, bunga pasti naik. Namun, kalau bunga naik, kami juga tidak bisa serta-merta menaikkan suku bunga kredit. Yang ada nanti justru NPL (kredit bermasalah),” katanya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, BTN memilih untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga kredit. Sebaliknya, efisiensi dilakukan terutama dari sisi penghimpunan dana murah agar biaya dana tidak membengkak.
Alhasil, BTN mencatatkan kenaikan laba bersih pada semester I-2026 sebesar Rp 2,4 triliun atau tumbuh 40,8 persen secara tahunan. Capaian ini diikuti dengan tetap terjaganya kualitas aset. Hal itu tecermin dari rasio NPL sebesar 2,99 persen, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,3 persen.
Pada saat yang sama, penyaluran kredit perseroan secara konsolidasi tercatat Rp 418,11 triliun, tumbuh 11,2 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga mencapai Rp 433 triliun atau tumbuh 6,6 persen.
Ke depan, BTN menargetkan penyaluran kredit hingga akhir 2026 dapat tumbuh 8-10 persen. Target ini mempertimbangkan ketatnya likuiditas dan dinamika makroekonomi yang cenderung masih akan menghadapi tantangan era suku bunga tinggi.
Nixon menambahkan, suntikan dana saldo anggaran lebih (SAL) yang mengendap di sistem perbankan, khususnya di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), juga menjadi bantalan bagi perseroan dalam menyalurkan kredit di tengah ketatnya likuiditas.
Sebagai perbandingan, sebelum adanya kebijakan SAL, pertumbuhan kredit BTN tercatat 6 persen pada semester I-2025. Namun, setelah menerima suntikan dana yang kini sebesar Rp 38 triliun, penyaluran kredit perseroan tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
”Kami menggunakan sesuai dengan arahan awal bahwa itu (dana SAL) untuk membantu pertumbuhan kredit,” ujarnya.
Kalau kami melihat tidak ada risiko likuiditas sama sekali. Dan, kalau kami lihat progres ke depan terkait pertumbuhan kredit, kelihatannya pertumbuhan kredit juga ”keeping up”. Sekarang sedang naik terus, kan, sebetulnya.
Kendati demikian, ia berharap penarikan dana SAL dari sistem perbankan dapat lebih memperhatikan waktu yang tepat dan dapat dikoordinasikan dengan baik. Ini mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan di tengah kenaikan suku bunga serta persiapan untuk pencairan alat likuid.
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk kembali menyuntikkan, bahkan menambah, dana SAL ke sistem perbankan telah memberikan bantalan likuiditas bagi perbankan.
”Kalau kami melihat tidak ada risiko likuiditas sama sekali. Dan, kalau kami lihat progres ke depan terkait pertumbuhan kredit, kelihatannya pertumbuhan kredit juga keeping up. Sekarang sedang naik terus, kan, sebetulnya,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
OJK mencatat, rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 108,20 persen dan 24,74 persen. Kedua rasio ini masih jauh di atas ambang batas (threshold) yang masing-masing 50 persen dan 10 persen.
Di sisi lain, penyaluran kredit industri perbankan pada Mei 2026 tercatat Rp 8.918 triliun atau tumbuh 11,51 persen secara tahunan. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan menembus angka dua digit atau di atas 10 persen.
Dian menambahkan, perbankan cenderung akan menahan tingkat suku bunga kredit meskipun suku bunga acuan telah dinaikkan. Setidaknya bank membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga dengan tetap mempertimbangkan kualitas kredit.
”Saya kira, seperti biasanya, perbankan itu masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan (bunga) kredit karena jangan sampai menimbulkan masalah juga ke debitor,” imbuhnya.
Komentar (0)