Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyiapkan lahan dengan luas 18,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat perdana di kota itu yang berlokasi di Rempang.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap program prioritas nasional agar setiap proses berlangsung secara terencana, aman, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
“Pembangunan sekolah terintegrasi dengan luas 18,5 hektare saat ini memasuki tahap pembersihan lahan yang masuk dalam Tanah HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik BP Batam. Tahap awal ini menjadi pondasi penting sebelum memasuki pekerjaan berikutnya,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.
Pimpinan BP Batam telah meninjau progres penyiapan lahan tersebut untuk memastikan setiap rencana dan tahapan pembangunan berjalan kondusif.
Sekolah ini nantinya dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas, inklusif, dan mendukung pengembangan karakter, kompetensi, serta daya saing peserta didik tanpa dipungut biaya.
Baca juga: Pemerintah bangun 9 Sekolah Rakyat di Sulsel senilai Rp2,2 triliun
Program ini juga mendapat perhatian besar dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Perhatian Bapak Presiden dan pemerintah pusat ini mencerminkan besarnya komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini harus kita kawal bersama,” kata Amsakar.
“Percepatan pembangunan akan terus dikawal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan,” kata Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi generasi di masa yang akan datang.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif agar proses pembangunannya dapat diselesaikan dengan baik, sehingga sekolah ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan pendidikan anak-anak kita sebagai generasi unggul Indonesia,” katanya menegaskan.
Baca juga: Menteri PU sebut sekolah rakyat jadi komitmen pemerintah perkuat SDM
Ia meyakini, investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah investasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sehingga, lanjutnya, pembangunan sarana pendidikan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas SDM yang akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun nasional.
“Sekolah Rakyat di Rempang ini diproyeksikan menjadi role model bagi pembangunan sekolah serupa di berbagai daerah di Indonesia. Melalui sekolah ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia, khususnya di Batam, dapat memperoleh kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi terbaiknya,” katanya.
Sebagai informasi, di Provinsi Kepri sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang terbangun dan operasional yakni di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang.
Baca juga: Kemenkeu kawal optimalisasi pembangunan sekolah rakyat di Kaur
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap program prioritas nasional agar setiap proses berlangsung secara terencana, aman, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
“Pembangunan sekolah terintegrasi dengan luas 18,5 hektare saat ini memasuki tahap pembersihan lahan yang masuk dalam Tanah HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik BP Batam. Tahap awal ini menjadi pondasi penting sebelum memasuki pekerjaan berikutnya,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.
Pimpinan BP Batam telah meninjau progres penyiapan lahan tersebut untuk memastikan setiap rencana dan tahapan pembangunan berjalan kondusif.
Sekolah ini nantinya dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas, inklusif, dan mendukung pengembangan karakter, kompetensi, serta daya saing peserta didik tanpa dipungut biaya.
Baca juga: Pemerintah bangun 9 Sekolah Rakyat di Sulsel senilai Rp2,2 triliun
Program ini juga mendapat perhatian besar dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Perhatian Bapak Presiden dan pemerintah pusat ini mencerminkan besarnya komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini harus kita kawal bersama,” kata Amsakar.
“Percepatan pembangunan akan terus dikawal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan,” kata Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi generasi di masa yang akan datang.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif agar proses pembangunannya dapat diselesaikan dengan baik, sehingga sekolah ini nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan pendidikan anak-anak kita sebagai generasi unggul Indonesia,” katanya menegaskan.
Baca juga: Menteri PU sebut sekolah rakyat jadi komitmen pemerintah perkuat SDM
Ia meyakini, investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah investasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sehingga, lanjutnya, pembangunan sarana pendidikan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas SDM yang akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun nasional.
“Sekolah Rakyat di Rempang ini diproyeksikan menjadi role model bagi pembangunan sekolah serupa di berbagai daerah di Indonesia. Melalui sekolah ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia, khususnya di Batam, dapat memperoleh kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi terbaiknya,” katanya.
Sebagai informasi, di Provinsi Kepri sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang terbangun dan operasional yakni di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang.
Baca juga: Kemenkeu kawal optimalisasi pembangunan sekolah rakyat di Kaur
Komentar (0)