Indeks Harga Petani Padi Tembus Rekor, Bapanas Jaga Keseimbangan Harga Gabah

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga yang diterima petani padi mencapai level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir pada Juni 2026, seiring harga gabah di tingkat petani yang tetap berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 

Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi peningkatan kesejahteraan petani sekaligus mendorong keberlanjutan produksi beras nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga yang diterima petani padi pada Juni 2026 mencapai 149,65, tertinggi sejak 2019. Secara rata-rata tahunan, indeks tersebut juga terus meningkat, dari 104,99 pada 2021 menjadi 141,31 pada 2025.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, harga gabah yang menguntungkan petani menjadi insentif agar produksi tetap meningkat di tengah target pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

"Harga beras itu identik dengan harga GKP. Rata-rata GKP kita sekitar Rp7.000 per kilogram. Pemerintah akan terus menjaga agar harga di tingkat konsumen tetap wajar," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (16/7/2026).

Ketut mengatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Di satu sisi, harga gabah yang baik meningkatkan kesejahteraan petani, sementara di sisi lain pemerintah tetap menjalankan berbagai program stabilisasi agar harga beras tetap terjangkau.

"Sisi positifnya petani kita lagi bahagia. Kalau ingin menjadi negara produsen beras dan mencapai swasembada, tentu ini kondisi yang baik karena petani nyaman untuk berproduksi," katanya.

BPS juga mencatat sepanjang 2025 harga pembelian gabah tidak pernah berada di bawah HPP Rp6.500 per kilogram. Harga terendah terjadi pada April 2025 dengan rata-rata Rp6.712 per kilogram.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65. Adapun Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) mencapai 114,65, menjadi yang tertinggi sejak Maret 2024.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat serta menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hingga Juli 2026, total intervensi beras pemerintah mencapai 1,35 juta ton, terdiri atas bantuan pangan sebanyak 664.880 ton serta penyaluran beras SPHP sekitar 686.000 ton.

Ketut menambahkan berbagai program tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar, sehingga harga tetap menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.

Berdasarkan data Bapanas per 14 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di seluruh wilayah masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Di Zona I tercatat Rp13.161 per kilogram, Zona II sebesar Rp13.758 per kilogram, dan Zona III mencapai Rp15.316 per kilogram.

Pemerintah optimistis kebijakan menjaga harga gabah tetap menarik bagi petani akan memperkuat produksi beras nasional. 

Optimisme itu juga didukung proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38 juta ton pada 2026, menjadikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia.