JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengemuka setelah Polri dan Kejaksaan Agung menempuh langkah berbeda dalam menangani kasus tersebut.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji menilai langkah itu dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik yang berkembang di antara dua institusi penegak hukum.
"Tarik saja perkara ini. Tidak perlu menunggu perintah Presiden karena perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah Presiden," kata Susno Duadji dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (15/7/2026) malam.
Susno berpandangan pengambilalihan oleh KPK akan menghindarkan Polri dan Kejaksaan Agung dari potensi gesekan dalam penanganan perkara.
Baca Juga: [FULL] Usut Kasus Eks Jampidsus: Mengapa Kejagung bukan KPK? | SATU MEJA
"Kalau memang ada data di Polri, serahkan kepada KPK. Nama KPK juga akan terangkat dan persoalan selesai," ujarnya.
Usulan tersebut muncul setelah penanganan perkara memasuki babak baru. Kortastipidkor Polri sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Namun, Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan atas perkara yang sama dan menyatakan Febrie masih berstatus saksi.
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai mekanisme pengambilalihan perkara oleh KPK memang telah disediakan dalam Undang-Undang KPK apabila terdapat persoalan dalam penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum.
"Undang-undang sudah mengatur bahwa ketika terdapat persoalan dalam penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih," kata Saut.
Penulis : Danang Suryo Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- Febrie Adriansyah
- KPK
- Susno Duadji
- Saut Situmorang
- Polri
- Kejaksaan Agung
Komentar (0)