Atasi Judi Online, DKI Libatkan RT, RW, dan PKK

Jakarta: Inspektorat DKI Jakarta meminta para ketua RT, RW, anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, serta Karang Taruna menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran judi online (judol). Kelompok-kelompok ini dinilai memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat terkecil.

"Langkah selanjutnya adalah mengajak seluruh stakeholders (pemangku kepentingan), bukan hanya ASN (Aparatur Sipil Negara), tetapi juga ada RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Dharma Wanita untuk sama-sama kita melakukan upaya intervensi," ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta Dhanny Sukma di Jakarta Barat, dilansir Antara, Rabu, 15 Juli 2026.
 

Dhanny menerangkan bahwa efektivitas pencegahan akan lebih maksimal melalui pendekatan komunitas. Masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki target sasaran spesifik untuk mempersempit ruang gerak aktivitas judi digital ini.

"Seperti RT, RW, kelompok sasarannya adalah warga di lingkungan. PKK, kelompok sasarannya adalah keluarga. Dharma Wanita adalah lebih banyak kepada istri-istri ASN yang juga memiliki peran penting untuk melakukan upaya pencegahan," kata Dhanny.

Intervensi Melalui Aktivitas Sosial

Dhanny menambahkan bahwa intervensi pencegahan dapat dimulai dengan membangun interaksi aktif terhadap warga yang terindikasi bermain judi online. Pengurus lingkungan didorong untuk memperbanyak kegiatan kolektif agar warga tidak terisolasi secara individual di dalam rumah.

"Mengajak warga masyarakatnya, tidak membiarkan mereka melakukan aktivitas individual di dalam rumah, tetapi melakukan aktivitas sosial untuk sama-sama berinteraksi. Nah, kalau sudah interaksi, sudah saling mengenal, kalau sudah saling mengenal, nanti harapannya ada trust (rasa percaya)," tutur Dhanny.

Rasa saling percaya di tingkat akar rumput ini dinilai krusial agar para pelaku judi online dapat dirangkul dan dibantu lepas dari kecanduan, terutama sebelum terjerat masalah keuangan yang lebih pelik.

"Ketika ada trust, akan muncul kesadaran tinggi bahwa ini adalah persoalan kita bersama, khususnya terkait dengan pinjaman online, karena dampaknya judi online akan semakin meluas," jelas Dhanny.


Ilustrasi judi online (judol). Foto: Dok. Antara.

Kasus Terus Meningkat

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lonjakan kasus judi online di wilayah DKI Jakarta menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.

"Trennya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, seperti tahun 2023, kita dapatkan data dari PPATK, sebanyak 80 ribu. Di tahun berikutnya, dua kali lipat, sampai di angka mencapai 150-an. Begitu pula dengan tahun berikutnya," papar Dhanny.

Sinergi dari unit sosial terkecil pun dinilai menjadi kunci utama untuk meredam dampak buruk judi online yang kini sudah mulai merusak ketahanan ekonomi keluarga.

"Termasuk juga berdampak ke konflik keluarga, konflik ekonomi di keluarga, juga maupun secara lebih luas lagi," kata Dhanny.