Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terkait edukasi mitigasi bencana. Hal itu bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Tanah Air.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema 'Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik Implikasi dan Langkah Antisipatif Bagi Indonesia' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, hari ini. Diskusi yang dimoderatori Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Tantri Moerdopo itu menghadirkan Analis Kebencanaan Ahli Madya di Direktorat Optimasi Jaringan Logistik Dan Peralatan, Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB Maryanto; Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wijayanto; dan Peneliti Senior Bidang Tsunami, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN Widjo Kongko.
"Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Lestari Moerdijat, Rabu (15/7/2026).
Menurut Lestari, memasuki pertengahan 2026, aktivitas kegempaan di sepanjang Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) menunjukkan dinamika yang sangat tinggi, ditandai dengan rentetan gempa bermagnitudo besar yang melanda beberapa wilayah dan mengancam keselamatan masyarakat.
Dia berpendapat bahwa langkah antisipatif juga harus dilakukan pemerintah dengan mempersiapkan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya menghadapi dampak bencana, melalui berbagai upaya.
Selain itu, dia juga mendorong agar kolaborasi lintas sektor juga mesti diperkuat untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat.
"Berharap agar aktivitas seismik yang terus terjadi dapat diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Wijayanto mengungkapkan bahwa pada sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di Tanah Air. Kejadian gempa itu, tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut.
Menurut Wijayanto, sumber gempa di tanah air bersumber pada dua peristiwa yaitu subduksi lempeng (Megathrust) dan sesar atau patahan lempeng aktif.
"Zona megathrust di Indonesia terdapat 14 segmen yang berpotensi menyebabkan gempa dengan magnitudo di atas 8,5," tuturnya.
Karena itu, Wijayanto mengatakan langkah antisipasi harus konsisten dilakukan dengan memanfaatkan peta rawan bencana, memperkuat sistem informasi bencana, dan membangun mitigasi bencana yang mudah dipahami masyarakat.
"Dampak dari gempa itu dapat berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa," jelasnya.
Sementara itu, Widjo Kongko mengungkapkan bahwa 60% tsunami terjadi karena dipicu gempa tektonik dan 22% disebabkan gempa vulkanik.
Menurut Widjo Kongko, sepanjang 300 tahun (1700-2022), terjadi 13 kejadian tsunami besar di kawasan Samudera Pasifik yang berimbas di Indonesia.
Di Indonesia, sudah memanfaatkan Ina TEWS sejak 11 November 2008, alat tersebut dapat memberi peringatan tsunami kurang dari 3 menit agar masyarakat dapat segera menghindar.
Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini yakni 60% kota-kota di Indonesia berada di pesisir pantai yang rawan tsunami.
Widjo Kongko menegaskan pemahaman masyarakat akan bahaya dan risiko, serta sistem peringatan dini yang tangguh harus menjadi perhatian serius semua pihak, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
"Selain itu, wilayah penting seperti PLTU, kawasan industri, dan pariwisata juga berada di pesisir," tutup Widjo.
(prf/ega)
Komentar (0)