Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 dengan fokus utama menekan angka kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci.
Salah satu langkah strategis yang akan diterapkan adalah memperketat pemeriksaan istitha’ah kesehatan, sehingga hanya jemaah yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan yang diberangkatkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana mengatakan, persiapan haji 2027 telah dimulai jauh lebih awal agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal Pemerintah Arab Saudi sekaligus memberikan ruang perbaikan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan rentang waktu atau timeline tahapan yang mengikuti jadwal Pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan ke DPR RI,” ujar Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Selain menyiapkan tahapan operasional, pemerintah juga tetap mempertahankan skema pembiayaan haji yang selama ini diterapkan. Komposisi biaya diusulkan tetap berasal dari 60 persen nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah.
Di saat bersamaan, pemerintah mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis yang dinilai menentukan kualitas penyelenggaraan haji tahun depan.
Mulai dari penyusunan perencanaan berdasarkan asumsi kuota, penguatan pemeriksaan istitha’ah kesehatan, penyelesaian skema pendanaan kekurangan biaya penerbangan, percepatan negosiasi layanan dengan penyedia layanan haji di Arab Saudi, hingga pengalihan aset barang milik negara (BMN) penyelenggaraan haji.
Di antara seluruh agenda tersebut, aspek kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah menyusul tingginya risiko jemaah mengalami gangguan kesehatan saat menjalankan ibadah di tengah cuaca ekstrem dan aktivitas fisik yang berat.
“Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk musim haji 1448 Hijriah. Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan wafatnya jemaah di Tanah Suci,” kata Kurnia.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan juga akan dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah akan memberikan pelatihan kepada seluruh petugas haji, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar memiliki standar pelayanan yang sama dalam mendampingi jemaah.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai penyempurnaan layanan selama di Arab Saudi, mulai dari layanan kesehatan, tata kelola penyembelihan hewan, hingga peningkatan kualitas akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
“Pemerintah akan meningkatkan layanan kesehatan di Arab Saudi, memperbaiki tata kelola layanan dan/atau penyembelihan hewan dan jemaah, serta menyempurnakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi,” ujarnya.
Sementara itu, pembenahan tata kelola di Mina juga menjadi salah satu prioritas. Pemerintah memastikan penggunaan kuota haji akan dilakukan sesuai ketentuan, sementara proses pengadaan layanan akan dijalankan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurut Kurnia, seluruh rangkaian pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, dengan keselamatan dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas utama.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” pungkasnya. (agr/cmi)
Komentar (0)