KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama jajaran pemerintah daerah (pemda) akan mendukung penuh optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dukungan tersebut sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat tercapainya target 400.000 penerima BSPS.
“(Program BSPS) ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/7/2026).
Hal tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti rapat bersama Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: Cegah Salah Sasaran Bantuan Bedah Rumah, Pemerintah Andalkan Go PKP
Selain menyoroti program BSPS, rapat itu juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Tito menjelaskan bahwa pembangunan huntap secara in situ menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan huntap bagi warga yang direlokasi dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
Mendagri yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera itu mengakui bahwa pembangunan ribuan huntap bukan pekerjaan yang mudah.
Oleh karena itu, Tito mengapresiasi kesiapan Kementerian PKP yang terus mematangkan rencana pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca juga: Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB
“Jujur, saya lega sebagai Kasatgas karena melihat timeline-nya dan rencana-rencana on progress, bagus. Bahkan, sudah banyak koordinasi-koordinasi, termasuk tanah, sudah diperoleh itu betul-betul melegakan dan akan kami follow up nanti,” kata Tito.
Untuk mempercepat implementasinya, Tito akan menindaklanjuti rencana tersebut bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, serta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Ia memastikan pemerintah bergerak cepat agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Rapat tersebut juga menghimpun masukan dari pelaku usaha real estate ihwal terkait daerah yang belum menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Aturan Baru, PBG Gratis Tak Lagi Bergantung Domisili
Tito menegaskan akan memeriksa sejumlah daerah yang belum melaksanakan kebijakan tersebut.
“Setelah itu, kami akan menggunakan surat edaran (SE) semacam mengingatkan mereka. Kemudian, kami juga akan memberikan award nanti di enam region seluruh Indonesia, region Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa-Bali, dan lain-lain berupa insentif fiskal bagi kepala daerah yang pro di bidang perumahan,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta BPKP menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah yang belum melaksanakan kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR.
Melalui langkah itu, ia berharap program perumahan rakyat dapat berjalan lebih optimal.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan pengembang, serta pihak terkait lainnya.
Baca juga: Percepat Program 3 Juta Rumah, Mendagri dan Menteri PKP Teken SKB
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)