Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memundurkan pelaksanaan kegiatan perdana Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana sekolah benar-benar siap sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan rapat koordinasi terkait kesiapan operasional sekolah. Sebelumnya, pemerintah terus melakukan percepatan penyelesaian pembangunan fisik dan kelengkapan fasilitas pendukung.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pelaksanaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. "Tahapan persiapan harus dipastikan memenuhi standar sebelum sekolah mulai beroperasi," ujar Agus, Rabu (15/7/2026).
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, para siswa dijadwalkan datang ke lokasi sekolah untuk registrasi dan proses penyerahan dari orang tua kepada pihak sekolah pada 30 Juli 2026.
Selanjutnya, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dimulai sehari setelahnya, bersamaan dengan peluncuran resmi Sekolah Rakyat.
Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, Suratna, mengatakan perubahan jadwal dilakukan semata-mata mempertimbangkan faktor keselamatan peserta didik.
Baca Juga
- Pengerjaan Sekolah Rakyat di Bali Capai 95 Persen, Sudah Terima Siswa
- Nindya Karya Tuntaskan Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Jelang MPLS
- Pemkab Sumedang Kejar Target Proyek Sekolah Rakyat, Ini Progresnya
Menurut dia, pemerintah tidak ingin memaksakan operasional sekolah ketika pembangunan belum sepenuhnya memenuhi aspek keamanan. “Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak,” kata Suratna.
Ia menyebutkan, progres pembangunan fisik sekolah saat ini telah mencapai sekitar 80% dan masih terus dikebut agar seluruh fasilitas dapat digunakan sesuai target.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Cirebon dipersiapkan untuk menampung 540 siswa yang terbagi dalam 18 rombongan belajar. Para siswa berasal dari Kabupaten Cirebon serta hasil migrasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
Kuota tersebut dibagi merata pada tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan menampung 180 siswa.
Untuk menunjang sistem pendidikan berasrama, pemerintah menyiapkan empat unit asrama dengan kapasitas 544 tempat tidur. Selain itu, ruang makan juga disediakan dengan kapasitas 576 kursi dan meja, sehingga mampu melayani seluruh penghuni sekolah.
Pemerintah juga memastikan berbagai infrastruktur dasar telah disiapkan, mulai dari pasokan air bersih, jaringan listrik, layanan internet, hingga sistem pengelolaan sampah.
Sejumlah organisasi perangkat daerah turut dilibatkan untuk mendukung operasional sekolah, termasuk Dinas Kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para siswa. Di bidang sumber daya manusia, Suratna memastikan tenaga pendidik telah siap menjalankan proses pembelajaran begitu sekolah resmi beroperasi.
“Gurunya sudah siap semua, sudah ada,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah masih melakukan optimalisasi proses penerimaan peserta didik agar kuota 540 siswa dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. “Sedang dicari optimalisasi untuk mencapai kuota itu,” kata Suratna.
Komentar (0)