Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap awal implementasi. Pemerintah, kata dia, tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).
"Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujar Purbaya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program MBG terletak pada kesiapan rantai pasok pangan, distribusi, serta kapasitas logistik, terutama untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan dan kapasitas logistik terutama di wilayah 3T," katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperkuat rantai pasok pangan dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal. Langkah ini dilakukan melalui pemberdayaan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia lokal.
Purbaya menjelaskan, skema tersebut memungkinkan SPPG menyerap bahan pangan secara langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi operasional sehingga diharapkan mampu memperlancar distribusi sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
"Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujarnya.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat mulai Senin (13/7/2026) setelah sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Baca Juga: Purbaya Buka Suara Soal Anggaran Mobil Pickup Kopdes di Markup
Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan, masa jeda tersebut dimanfaatkan untuk melakukan penguatan tata kelola dan penyempurnaan berbagai aspek operasional program.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan berbagai pembenahan telah dilakukan agar distribusi MBG dapat berjalan lebih baik setelah masa penyesuaian.
"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," kata Agustina dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).
Komentar (0)