Kuota Bedah Rumah di Riau Bertambah Menjadi 5.000 Unit pada 2026, Pemprov Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat

Pantau - Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan tambahan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari pemerintah pusat menjadi 5.000 unit pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan kuota BSPS untuk Provinsi Riau pada 2025 awalnya hanya 433 unit, kemudian ditetapkan memperoleh bantuan sebanyak 4.687 unit pada 2026, sebelum akhirnya kembali mendapat tambahan menjadi 5.000 unit sekitar dua pekan lalu.

Ia mengungkapkan, "Kemudian, kemarin kita mendapatkan tambahan lagi dari pemerintah pusat kira-kira dua pekan yang lalu, menjadi 5.000 unit."

Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Riau.

Pemerintah Provinsi Riau berharap program BSPS dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

SF Hariyanto mengatakan, "Terima kasih banyak, itu luar biasa bantuan dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri PKP yang telah menambah kuota, kami tidak menyangka. Jadi tanggung jawab kita di sini, sangat besar."

Menurut SF Hariyanto, tantangan sektor perumahan di Provinsi Riau masih cukup besar karena persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak baru mencapai 78,8 persen, sehingga masih terdapat sekitar 21,2 persen rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria hunian layak.

Ia mengatakan, "Kita semua memahami tantangan perumahan di Riau masih cukup besar. Data menunjukkan persentase rumah tangga di Riau yang memiliki akses terhadap hunian layak baru mencapai 78,8 persen. Artinya masih ada sekitar 21,2 persen rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria."

SF Hariyanto menjelaskan persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi kemampuan masyarakat membeli rumah, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, pembiayaan, serta dukungan infrastruktur seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi.

Ia menjelaskan, “Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya kebutuhan rumah, di dalamnya juga terdapat persoalan kemampuan masyarakat membeli rumah, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, pembiayaan, serta dukungan jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Inilah yang ingin kita jawab sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap program 3 juta rumah untuk masyarakat.”