Sebanyak 55,13 persen atau 231 pembaca kumparan tertarik mencoba fitur username di WhatsApp. Angka ini merupakan hasil polling kumparan yang dilakukan pada 30 Juni sampai 14 Juli 2026.
Total ada 419 responden yang menjawab polling ini. Sementara, terdapat 23,26 persen atau 99 responden mengaku nanti dulu untuk mencoba fitur username di WhatsApp. Sisanya, 21,24 persen atau 89 pembaca mengaku tidak tertarik buat mencoba fitur baru dari WhatsApp tersebut.
Sebelumnya, WhatsApp resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon. Fitur tersebut dirilis global secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Uniknya, username sudah mulai bisa dipesan mulai pekan ini.
"Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di WhatsApp, banyak nama yang tumpang tindih. Oleh karena itu, kami membuka reservasi lebih awal agar semua orang memiliki kesempatan untuk memilih nama pengguna yang berarti bagi mereka," tulis WhatsApp dalam pernyataan di blog resminya, Selasa (30/6).
Melalui fitur username, pengguna nantinya cukup membagikan nama pengguna sebagai identitas saat pertama kali dihubungi. Dengan begitu, nomor telepon tidak akan langsung terlihat oleh orang lain selama pengguna mengaktifkan fitur tersebut.
WhatsApp juga menyediakan fitur opsional berupa username key, yaitu kode tambahan yang harus diketahui orang lain sebelum dapat mengirim pesan.
Pihak WhatsApp menilai fitur ini juga akan memudahkan pengguna yang ingin bergabung ke berbagai komunitas tanpa harus langsung membagikan nomor telepon pribadi. Contoh, ketika masuk ke grup orang tua murid, komunitas olahraga, atau kegiatan lingkungan, pengguna dapat tetap berkomunikasi tanpa harus mengungkapkan nomor HP kepada seluruh anggota grup yang belum dikenal.
WhatsApp menegaskan username tidak akan bisa dicari melalui direktori publik.
Meski begitu, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India, atau MeitY, minta WhatsApp menunda peluncuran fitur Username di negara tersebut, lantaran khawatir bakal meningkatkan anonimitas sehingga mempermudah penipuan online, phishing, hingga modus digital arrest scam, yang marak di sana.
Somasi MeitY juga menyebut fitur ini berpotensi meningkatkan risiko serangan impersonasi, karena pelaku bisa menghubungi korban tanpa perlu menunjukkan nomor telepon aslinya.
Istilah digital arrest scam merujuk pada modus penipuan yang tengah marak di India: pelaku menyamar sebagai aparat penegak hukum (polisi, petugas bea cukai, bahkan hakim) lewat panggilan video, lalu meyakinkan korban bahwa mereka sedang dalam "penahanan digital" karena diduga terlibat kasus hukum. Korban kemudian ditekan mentransfer sejumlah uang untuk menghindari "penangkapan" yang sebenarnya fiktif.
Perdana Menteri Narendra Modi bahkan pernah secara khusus memperingatkan warganya soal modus ini pada Oktober 2024.
Selain itu, MeitY juga menyoroti risiko impersonasi terhadap tokoh publik, lembaga keuangan, hingga instansi pemerintah — di mana pelaku bisa membuat username yang mirip nama tokoh atau institusi resmi untuk mengelabui korban.
Komentar (0)