DPRD Jateng Yakin MBG dan Koperasi Merah Putih Dongkrak Ekonomi Desa

Jakarta: Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah meyakini program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu menjadi motor penggerak perekonomian hingga ke tingkat desa. Kedua program tersebut dinilai saling melengkapi dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, mengatakan Koperasi Desa Merah Putih saat ini masih dalam tahap persiapan. Ke depan, koperasi tersebut diharapkan terintegrasi dengan pelaksanaan program MBG sehingga mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di desa.

"Kami melihat pembangunan koperasi desa sudah mulai. Memang belum banyak yang beroperasi. Harapan Pak Presiden Prabowo, perekonomian bergerak di tingkat bawah. Dengan dua program beliau, MBG dan Kopdes, supaya saling berdampingan dan saling bersinggungan sehingga perekonomian bergerak di bawah," kata Dwi.
 

Menurutnya, keberadaan MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia mencontohkan, satu dapur SPPG melibatkan sekitar 30 relawan yang menerima insentif. Dana tersebut kemudian berputar kembali di masyarakat melalui aktivitas belanja di warung dan usaha kecil di sekitar tempat tinggal para relawan.

"Contohnya MBG, satu dapur atau satu SPPG ada sekitar 30 relawan. Dengan insentif sekitar Rp2 juta, berarti ada sekitar Rp60 juta yang langsung beredar di masyarakat. Uang itu kemudian dibelanjakan di warung sekitar mereka tinggal. Ini yang diinginkan beliau supaya perekonomian di bawah bergerak," ujarnya.

Meski demikian, Dwi menilai pelaksanaan kedua program tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek tata kelola dan penentuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Evaluasi dinilai penting agar implementasi program berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah.

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, lanjut Dwi, akan terus mendorong evaluasi terhadap penentuan lokasi koperasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian desa.