S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia di level investment grade dalam pengumuman di laman resminya pada Senin (13/7).
Kredit Indonesia dipertahankan di level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) tetap stabil.
Lembaga pemeringkat global ini menyatakan pemberian peringkat tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih pada tahun ini, sementara penerimaan ekspor diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga komoditas.
“Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam juga diperkirakan akan mendongkrak penerimaan dalam jangka panjang, terutama apabila perubahan kebijakan menjadi lebih dapat diprediksi dan dijalankan dengan baik,” ucap S&P dalam pernyataannya, dikutip Selasa (14/7).
Selain itu, S&P memperkirakan pemerintah akan tetap menjadikan batas defisit anggaran tahunan sebesar 3 persen.
“Prospek yang stabil juga mencerminkan ekspektasi bahwa pemerintah akan terus menjadikan batas defisit anggaran tahunan sebesar 3 persen sebagai salah satu pengambil kebijakan yang penting,” ucap S&P.
Menurut lembaga ini, peringkat Indonesia tersebut didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang secara umum dijalankan secara hati-hati.
“Serta beban utang luar negeri bersih dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa,” lanjut S&P.
Kendati begitu, S&P menilai produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia yang masih relatif rendah, basis ekspor dan penerimaan fiskal yang sempit, serta sektor keuangan domestik yang belum sedalam dan beragam negara-negara pembanding menjadi faktor yang membatasi peringkat kredit Indonesia.
“Kondisi tersebut turut meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah,” sebut lembaga tersebut.
Dalam penjelasan outlook, S&P memperkirakan penerimaan pemerintah akan terus pulih sepanjang tahun ini, didukung kenaikan harga komoditas dan membaiknya penerimaan dari sektor sumber daya alam. Lembaga itu juga memperkirakan pemerintah tetap mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar utama kebijakan fiskal.
Di sisi lain, S&P mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang dapat menekan peringkat kredit Indonesia. Penurunan rating dapat terjadi apabila utang bersih pemerintah meningkat lebih dari 3 persen PDB secara konsisten, pembayaran bunga pemerintah bertahan di atas 15 persen dari pendapatan negara, atau pendapatan ekspor melemah sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat secara berkelanjutan.
Komentar (0)