Gebrakan Walikota Muslim Amerika Bela Rakyat, Internet Terguncang

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah berani datang dari Kota New York, Amerika Serikat, yang kini memimpin gerakan perlindungan konsumen paling ketat di negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Walikota Zohran Kwame Mamdani yang beragama Muslim, New York meluncurkan aturan baru yang menggebrak dunia bisnis online dan layanan berlangganan, bahkan disebut telah mengguncang internet.

Bersama Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP) Samuel A.A. Levine, Mamdani mengumumkan dua aturan besar sekaligus. Larangan biaya tersembunyi atau "biaya sampah" (junk fees), serta aturan resmi "Klik untuk Berhenti Berlangganan" (Click to Cancel).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif nomor 9 dan 10 yang dikeluarkan walikota, dan menjadi salah satu upaya perlindungan konsumen terkuat yang pernah diterapkan oleh pemerintah kota di Amerika Serikat.

Aturan "Klik untuk Berhenti Berlangganan" telah disahkan dan akan mulai berlaku secara penuh pada 1 Oktober 2026. New York pun menjadi kota pertama di seluruh AS yang mewajibkan pelayanan berhenti berlangganan yang semudah saat mendaftar.

"Sudah bertahun-tahun perusahaan membangun model bisnis dengan cara menyulitkan pekerja untuk berhemat," ujar Walikota Mamdani. "Baik itu biaya yang tiba-tiba muncul saat membayar, atau layanan berlangganan yang cukup satu kali klik untuk masuk, tapi butuh belasan langkah rumit untuk berhenti-hasilnya sama: rakyat kecil harus membayar lebih mahal sementara perusahaan besar meraup keuntungan. Itu berakhir sekarang. Jika kamu bisa mendaftar dengan satu klik, kamu berhak berhenti dengan satu klik juga."

Jebakan langganan online

Selama ini, banyak konsumen terjebak layanan uji coba gratis yang diam-diam berubah menjadi tagihan bulanan, atau dipaksa menelepon, datang langsung ke kantor, atau mengisi formulir berbelit-belit hanya untuk membatalkan langganan yang tidak lagi diinginkan. Aturan ini melarang keras praktik tersebut.

Aturan baru di New York City menetapkan kewajiban baru bagi perusahaan internet, yaitu:

• Menjelaskan syarat berlangganan secara jelas sejak awal
• Menyediakan cara berhenti berlangganan yang sama persis dengan cara mendaftarnya (misalnya jika daftar lewat situs web, berhenti pun harus lewat situs web)
• Tidak memaksa konsumen membayar biaya pengiriman untuk mengembalikan barang yang diberikan secara gratis
• Memberitahu secara jelas jika ada pembaruan otomatis atau perubahan syarat layanan

Perusahaan yang melanggar akan dikenakan sanksi mulai dari 525 dolar AS per pelanggaran, serta wajib mengembalikan uang yang telah dipungut secara tidak sah.

Diperkirakan aturan ini saja bisa menghemat uang warga New York hingga 162,5 juta dolar AS atau setara Rp 2,6 triliun setiap tahunnya.

Biaya tersembunyi di aplikasi

Selain itu, pemerintah kota juga mengajukan aturan baru terkait harga transparan. Semua biaya wajib-mulai dari biaya layanan, biaya pemrosesan, hingga biaya administrasi harus sudah termasuk dalam harga yang tertera sejak awal. Konsumen tidak boleh lagi dikejutkan dengan biaya tambahan saat proses pembayaran berlangsung.

Praktik biaya tersembunyi ini merajalela di layanan pengantaran makanan, pemesanan hotel, hingga penjualan tiket hiburan. Menurut laporan Consumer Reports, biaya semacam ini membebani rata-rata keluarga di Amerika sebesar 3.200 dolar AS atau sekitar Rp 51 juta per tahunnya.

"Setiap dolar yang hilang karena biaya tak terduga atau langganan yang tak bisa dihentikan adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk sewa rumah, belanja kebutuhan pokok, atau biaya pengasuhan anak," kata Wakil Walikota Bidang Keadilan Ekonomi Julie Su. "Waktu yang terbuang hanya untuk berusaha berhenti berlangganan pun adalah waktu yang dirampas dari rakyat."

Langkah ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk mantan Ketua Komisi Perdagangan Federal AS Lina Khan.

"Taktik predator seperti ini merugikan masyarakat miliaran dolar setiap tahun. Aturan New York ini menjadi standar baru bagi seluruh negara dalam melindungi konsumen dan usaha yang jujur," katanya.

(dem/dem) Add as a preferred
source on Google