Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana melalui Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026).
Apel dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan diikuti unsur BPBD, TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, relawan kebencanaan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Potensi bencana datang kapan saja. Karena itu, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketangguhan daerah.
Ia menjelaskan, pelaksanaan apel merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Munafri menegaskan, apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk menguji kesiapan personel, sumber daya, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar.
Ia juga menilai latihan rutin, simulasi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
“Budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari karakter masyarakat, di mana setiap individu, keluarga, dan komunitas memiliki pemahaman terhadap risiko, mampu melakukan langkah mitigasi, serta siap bertindak cepat ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Munafri menambahkan, edukasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, simulasi, sosialisasi, hingga penguatan kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan agar masyarakat semakin adaptif dan mampu pulih lebih cepat setelah bencana.
Berdasarkan kajian risiko bencana, Kota Makassar menghadapi sejumlah ancaman, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga banjir rob yang dipengaruhi perubahan iklim. Menurutnya, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim menuntut seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya penerapan prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali wilayah terdampak menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh setelah terjadi bencana.
Ia juga mengajak seluruh unsur pentahelix—pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat—untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan keselamatan masyarakat.
“Tantangan kebencanaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
BPBD Gandeng 23 Perguruan Tinggi
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPBD Kota Makassar juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 23 perguruan tinggi sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana.
Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan belajar langsung di lapangan sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.
“Mahasiswa akan belajar langsung di lapangan sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanggulangan bencana,” ujar Fadli.
Program ini menargetkan sekitar 1.000 mahasiswa dari setiap perguruan tinggi, sehingga akan terbentuk sedikitnya 23.000 mahasiswa tangguh bencana yang memiliki kompetensi dasar di bidang kebencanaan.
Menurut Fadli, ketangguhan daerah tidak cukup dibangun melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus didukung sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Ketangguhan tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga dengan menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas, kepedulian, dan kesiapan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Kota Makassar,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, BPBD berharap budaya sadar bencana semakin berkembang di lingkungan kampus dan masyarakat. Mahasiswa diharapkan menjadi agen edukasi dan mitigasi yang mampu memperluas upaya pengurangan risiko bencana.
Kolaborasi dengan 23 perguruan tinggi ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang lebih aman, tangguh, adaptif, dan berketahanan terhadap berbagai ancaman bencana.
Komentar (0)