Kanwil DJP Riau Dorong Perluasan Basis Pajak

Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi global dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Kanwil DJP Riau YFR Hermiyana mengatakan perluasan basis pajak tidak diarahkan untuk meningkatkan beban wajib pajak yang telah patuh, melainkan mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum tercatat dalam sistem perpajakan, termasuk pelaku ekonomi informal dan ekonomi digital.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem penerimaan negara yang lebih berkeadilan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal nasional.

"Melalui forum ini sinergi yang kokoh mampu mempercepat perluasan basis pajak yang inklusif sekaligus mengklarifikasi langsung berbagai tantangan riil di lapangan, sehingga mampu memperkuat fondasi fiskal bersama,” kata YFR dalam Forum Silaturahmi dan Konsultasi Publik menyambut Hari Pajak 2026 di Pekanbaru, Senin (13/7/2026). 

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro. UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh pembebasan pajak, sedangkan pelaku usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar masih dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%.

Dalam forum yang sama, akademisi Universitas Riau Dahlan Tampubolon menilai tantangan fiskal Riau tidak hanya berasal dari dinamika global, tetapi juga dari struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada komoditas primer.

Ia menyebut sekitar 74% struktur perekonomian Riau masih ditopang sektor berbasis sumber daya alam seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Kondisi tersebut membuat penerimaan daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan fiskal nasional.

Menurut Dahlan, pemerintah daerah perlu memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan objek pajak dan retribusi yang tumbuh seiring transformasi ekonomi, seperti properti komersial, perhotelan, perdagangan digital, hingga pemanfaatan teknologi perekam transaksi secara real time.

Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, Masuri menilai strategi perluasan basis pajak perlu diimbangi dengan iklim usaha yang kondusif agar tidak menghambat pertumbuhan investasi.

Ia mengusulkan penyederhanaan administrasi perpajakan, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta penyediaan layanan konsultasi perpajakan dan pembukuan gratis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha tanpa menambah beban birokrasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Adnan Wimbyarto mengingatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah di Riau masih sangat dipengaruhi transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, sekitar 76% ruang fiskal daerah masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan domestik melalui optimalisasi potensi ekonomi yang belum tergarap, peningkatan kualitas belanja modal, serta integrasi data ekonomi lintas instansi.

Adnan menilai penguatan basis data perpajakan dan peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah akan menjadi faktor penting dalam menciptakan efek berganda terhadap investasi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang.