Implementasi B50, Pelaku Usaha Logistik hingga Penyeberangan Risau Biaya Operasional Naik

Bisnis.com, SURABAYA – Langkah pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 per Juli 2026 memicu kekhawatiran dari para pelaku usaha logistik darat dan usaha penyeberangan yang memproyeksikan adanya lonjakan biaya operasional akibat penurunan efisiensi mesin serta percepatan siklus perawatan dari armada.

Ketua Pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur Sundoro menjelaskan sebagian besar armada yang existing masih mengandalkan BBM jenis biosolar B40.

Menurut dia, penggunaan biodiesel dalam jangka panjang berisiko menyebabkan penyumbatan filter akibat karakteristik bahan bakar yang memiliki kandungan biodiesel lebih tinggi.

"Mengenai bahan bakar ini kita tidak punya pilihan lain, padahal itu adalah komponen paling utama dari bisnis yang kita jalani. Sementara untuk penggunaan B50, kita dapat anjuran dari pakar dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) bahwa penggantian filter mesin bisa lebih cepat dari biasanya," ucap Sundoro dikutip Senin (13/7/2026).

Berdasarkan simulasi yang telah dijalankan pihaknya, Sundoro mengaku penggunaan BBM berbasis B50 bisa memangkas usia pakai filter bahan bakar kendaraan hingga 2 kali lebih cepat bila dibanding B30 atau B40.

Ia memaparkan jika menggunakan biosolar, filter diganti usai kendaraan menempuh perjalanan sekitar 10.000 kilometer. Namun apabila biodiesel direalisasikan sepenuhnya, maka penggantian filter diperkirakan setelah jarak kurang lebih hanya mencapai 5.000 kilometer.

Sundoro mengakui implementasi B50 secara penuh tersebut bisa berdampak besar kepada naiknya biaya operasional perawatan armada dari perusahaan-perusahaan pengangkutan logistik.

Dirinya pun berharap biaya jasa dapat turut terkerek akibat penerapan penuh biodiesel itu.

Lebih lanjut, asosiasi menilai penggunaan solar berkualitas lebih tinggi seperti Dexlite tidak dapat dijadikan pilihan utama karena banderolnya yang kurang ekonomis bagi pelaku usaha, meski kandungan biodieselnya tergolong lebih rendah.

"Kira-kira kalau kita hitung, satu bulan filter mesin itu bisa sampai 10.000 kilometer, tapi sekarang hanya bisa 5.000 kilometer saja. Otomatis biaya operasional naik jadi 50%. Kita berharap ongkos angkut juga bisa dinaikkan, karena dampaknya pada biaya perawatan armada," ujarnya.

Aptrindo Jatim pun berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada niat mewujudkan ketahanan energi nasional lewat implementasi B50, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap dunia usaha, khususnya sektor usaha jasa logistik.

Senada, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) juga mendesak pemerintah mengkaji ulang penerapan B50 terhadap kapal penyeberangan sebelum diberlakukan secara luas.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto menjelaskan karakter mesin kapal berbanding terbalik dengan kendaraan darat sehingga tidak bisa disamakan dalam penerapan bahan bakar dengan kandungan biodiesel yang tinggi.

"Kapal penyeberangan membawa penumpang dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, serta membutuhkan keandalan mesin secara terus-menerus," tutur Rakhmatika.

Menurut dia, mengacu pada regulasi internasional penggunaan biofuel dengan campuran di atas 30% tergolong dalam kategori yang memerlukan persyaratan teknis lebih ketat.

Ketentuan tersebut diatur dalam regulasi Organisasi Maritim Internasional (IMO) lewat MARPOL Annex VI terkait emisi mesin kapal.

Selain aspek regulasi, Gapasdap juga menyoroti hasil sejumlah riset yang menunjukkan adanya potensi penurunan performa mesin kapal penyeberangan yang menggunakan bahan bakar dengan kandungan biodiesel yang tinggi.

Rakhmatika mengutip penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang menunjukkan penggunaan B50 pada kondisi beban penuh mengalami penurunan daya hingga 6,38% dibanding bahan bakar konvensional, yakni High Speed Diesel (HSD). Di saat yang sama, konsumsi bahan bakar justru melonjak sekitar 6,8%.

"Temuan ini menunjukkan adanya penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," katanya.

Selain itu, ia menyebut biodiesel juga mempunyai nilai kalor yang lebih rendah, densitas lebih tinggi, serta berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi NOx.

Bagi kapal penyeberangan, kondisi tersebut dinilai Gapasdap dapat berdampak langsung pada biaya operasional.

"Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," tambahnya.

Selain itu, Rakhmatika juga menyinggung adanya persoalan penyimpanan bahan bakar. Berdasarkan penelitian yang sama, biodiesel rentan mengalami degradasi akibat oksidasi, hidrolisis, hingga kontaminasi bakteri selama proses penyimpanan.

Dalam pengujian selama 6 minggu, B50 disebut mengalami kenaikan bilangan asam hingga 29,61% serta peningkatan koloni bakteri mencapai 2.900%.

Kondisi tersebut dinilai relevan bagi kapal karena bahan bakar tersimpan dalam berbagai sistem tangki dan saluran distribusi sebelum digunakan mesin.

Gapasdap juga menyoroti aspek keselamatan pelayaran dari penggunaan B50 pada kapal penyeberangan.

Kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) pada biodiesel memiliki sifat pelarut yang dapat memicu terbentuknya sludge serta meningkatkan risiko penyumbatan filter bahan bakar.

Bila hal tersebut terjadi di tengah pelayaran, lanjut Rakhmatika, dampaknya dikhawatirkan tidak hanya menyebabkan gangguan teknis semata, tetapi dapat mengganggu performa mesin secara langsung. 

"Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ungkap Rakhmatika.

Dia menyatakan situasi tersebut jauh lebih berbahaya dibanding kendaraan darat. Kapal yang kehilangan tenaga di tengah arus kuat atau saat mendekati dermaga berpotensi kehilangan kemampuan manuver, mengalami tabrakan, kandas, bahkan terbalik.

Oleh sebab itu, Gapasdap meminta pemerintah tidak hanya melihat aspek penghematan energi, tetapi juga memperhitungkan risiko keselamatan penumpang.

Tak hanya isu teknis, pelaku usaha penyeberangan juga risau atas dampak ekonomi atas implementasi B50.

Operator kapal diproyeksikan harus menanggung berbagai biaya tambahan, seperti konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih cepat, pembersihan tangki, penyesuaian separator, hingga kebutuhan suku cadang serta perawatan tambahan.

Padahal, mengacu pada perhitungan Harga Pokok Penyeberangan (HPP) tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan saat ini masih tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional sebenarnya.

"Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Gapasdap pun mendesak pemerintah segera mengevaluasi dampak penerapan B50 terhadap sektor pelayaran dan mempertimbangkan penyesuaian tarif agar operator tetap mampu menjaga standar keselamatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar," ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku pihaknya siap mendukung penuh dan ambil bagian penting dalam akselerasi transformasi energi nasional lewat implementasi mandatori B50.

Sebagai salah satu pusat industri, manufaktur, perdagangan, dan logistik nasional, Khofifah menyatakan wilayah kerjanya memiliki posisi strategis dalam mendukung rantai pasok biodiesel mulai dari distribusi, pemanfaatan hingga pengembangan industri pendukung.

"Jawa Timur memiliki seluruh modal untuk menjadi penggerak akselerasi energi berbasis biodiesel. Sebagai pusat industri dan logistik nasional, kami siap memastikan implementasi B50 berjalan optimal di daerah," bebernya.

Khofifah pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jatim untuk mendukung implementasi B50 sesuai dengan koridornya masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha.

"Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam akselerasi transisi energi nasional. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami optimistis implementasi B50 akan semakin memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan," ungkapnya.