Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis, KSP Pastikan Masukan Penerima Jadi Bahan Evaluasi

Pantau - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan masukan dari penerima manfaat akan menjadi bagian dari evaluasi untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peninjauan Kantor Staf Presiden (KSP) di SD Negeri 3 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat, pada Senin, 13 Juli 2026.

Dudung menyampaikan pemerintah terus memperkuat tata kelola Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan, "Masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis."

Dudung menjelaskan penguatan tata kelola tersebut dilaksanakan sesuai Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026.

Untuk memastikan implementasi perbaikan telah berjalan, KSP meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciseureuh 8.

KSP juga meninjau pelaksanaan Program MBG di SD Negeri 3 Ciseureuh.

Peninjauan dilakukan bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah yang menjadi bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Hari pertama masuk sekolah tersebut juga menandai dimulainya kembali pelaksanaan Program MBG setelah sebelumnya dihentikan sementara selama masa libur siswa.

Ia menegaskan, "Arahan Bapak Presiden sangat jelas, program harus terus berjalan, manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat, dan kualitas pelaksananya juga harus ditingkatkan. Untuk itu, KSP berperan aktif dalam pengawalan agar seluruh perbaikan benar-benar terlaksana di lapangan."

Sebelum pelaksanaan kembali Program MBG, pemerintah melakukan moratorium pembangunan SPPG baru serta penyesuaian operasional selama masa libur sekolah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program.

Selama masa moratorium dan penyesuaian operasional tersebut, BGN memfokuskan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG.

Evaluasi meliputi kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta kesesuaian penerima manfaat agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran.