Ingatkan Deddy Sitorus, Rusli Habibie: Jangan Politisasi Persoalan Batu Bara PLN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan persoalan dalam pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun mengaitkannya dengan pihak-pihak yang belum tentu memiliki keterkaitan.

Hal tersebut disampaikan Rusli merespons pernyataan anggota DPR RI Deddy Sitorus di salah satu media nasional yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperiksa terkait persoalan tersebut.

BACA JUGA: Biar Listrik Nggak Kena Setrum Korupsi, Kompolnas Minta Polri & Kejaksaan Kompak Kepung Mafia Batu Bara

Menurut Rusli, penanganan dugaan pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tudingan politik yang justru dapat mengaburkan substansi persoalan.

BACA JUGA: Sri Winarsi Dukung Polri Tuntaskan Kasus Korupsi Batu Bara PLTU

"Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan mendahului aparat penegak hukum dengan membangun tudingan atau menarik pihak-pihak tertentu ke dalam persoalan tanpa dasar fakta dan bukti yang jelas,” kata Rusli.

Rusli menjelaskan pengadaan batu bara untuk PLN pada dasarnya berlangsung melalui mekanisme business to business (B2B).

BACA JUGA: Masa Jabatan Sisa 3 Hari, Rusli Habibie Pamitan Kepada ASN dan Honorer, Ini Janjinya

Menurut Rusli, hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah bagaimana memastikan tata kelola pengadaan di PLN berjalan dengan baik, mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas dan volume, hingga penerimaan batubara.

“Kalau ditemukan kelemahan dalam tata kelola, maka itu yang harus kita perbaiki. Sistem pengadaan dan pengawasan di PLN harus semakin kuat sehingga tidak ada ruang bagi praktik fraud maupun tindakan yang dapat merugikan negara dan mengganggu keandalan pasokan listrik,” ujarnya.

Rusli menilai energi semua pihak seharusnya diarahkan untuk membongkar persoalan hingga ke akar masalah sekaligus memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurutnya, mencari kambing hitam tanpa didukung fakta tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Jangan sampai persoalan hukum justru dipolitisasi. Biarkan aparat bekerja secara profesional dan independen. Tugas kita adalah memastikan setiap pelanggaran ditindak dan setiap kelemahan tata kelola segera diperbaiki,” tegas Legislator asal daerah pemilihan Gorontalo itu.

Rusli menambahkan Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong tata kelola pengadaan energi primer PLN yang makin transparan, profesional, dan akuntabel demi menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.(fri/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: