jpnn.com, TANGERANG - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tangerang Utara (AMPTU) mendesak Komisi V DPR RI turun tangan melakukan investigasi terhadap proyek infrastruktur Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompenas) milik AirNav Indonesia senilai Rp 201 miliar.
Desakan tersebut disampaikan AMPTU dalam aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor AirNav Indonesia, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (13/7).
BACA JUGA: Arus Mudik Lebaran, AirNav Indonesia Pastikan Kelancaran Navigasi Udara
Dalam aksi tersebut, AMPTU meminta Komisi V DPR RI segera memanggil manajemen AirNav Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek Jarkompenas yang rampung pada Mei 2025.
Koordinator AMPTU, Farhan, mengatakan pihaknya mempertanyakan efektivitas proyek tersebut setelah muncul sejumlah persoalan yang berkaitan dengan sistem navigasi penerbangan.
BACA JUGA: Cuaca Buruk di Bandara Soetta, AirNav Indonesia Alihkan 16 Pendaratan Penerbangan
"Belum genap satu tahun proyek itu selesai, sudah jatuh korban jiwa akibat lemahnya sinyal navigasi. Lalu berulang lagi hilang sinyal dari April sampai Mei. Ini bukan kebetulan, ini pola. Kami datang hari ini untuk menuntut AirNav membuka semuanya ke publik, soal proyek Rp201 miliar itu dan hasil investigasi dua peristiwa ini," kata Farhan.
Farhan lalu menyinggung kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK-THT di lereng Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan, pada 17 Januari 2026 yang menewaskan 11 orang.
BACA JUGA: Gandeng Airnav, Pelita Air Tingkatkan Layanan Penerbangan di Bandara Pondok Cabe
Menurut Farhan, dari informasi yang diperolehnya, investigasi awal mengindikasikan adanya dugaan lemahnya sinyal navigasi sebagai salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.
AMPTU juga menyoroti laporan gangguan sinyal navigasi atau GPS interference yang disebut terjadi pada sedikitnya 52 penerbangan sepanjang April hingga Mei 2026.
Untuk itu, AMPTU memandang rentetan peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat proyek Jarkompenas ditujukan untuk memperkuat sistem komunikasi dan navigasi penerbangan nasional.
Farhan menilai sikap manajemen AirNav Indonesia yang tidak menemui massa aksi semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi proyek tersebut.
"Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa mereka tidak berani berdiri dan bicara di depan kami? Diamnya mereka hari ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi, baik soal proyek Rp 201 miliar maupun hasil investigasi kecelakaan dan hilang sinyal ini," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Komisi V DPR sebagai komisi yang mengawasi lalu lintas udara ini untuk turun tangan melakukan fungsi pengawasan atas program tersebut.
"Komisi V DPR RI untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi manajemen AirNav Indonesia," seru Farhan.
AMPTU juga mendesak Polri untuk mendalami dugaan kelalaian yang berkontribusi terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan penerbangan.
Begitu juga dengan Kejaksaan Agung, untuk turut mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek Rp 201 miliar tersebut.
"KPK, untuk melakukan audit investigatif atas penggunaan dana proyek tersebut secara menyeluruh dan transparan," ujarnya.
"AirNav Indonesia sebagai badan usaha milik negara memiliki kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Komentar (0)