Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pemerintahan yang bersih dan menjaga kedaulatan negara menjadi payung besar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo berpeluang meninggalkan warisan penting bagi bangsa apabila mampu memimpin pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
Haedar mengatakan keberhasilan memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga. Seluruh institusi penegak hukum harus bergerak bersama dalam satu sistem yang terintegrasi.
"Dari seluruh institusi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian ada KPK, lalu juga untuk pengawasan BPK dan institusi lainnya, bagaimana korupsi yang sudah masif ini dikeroyok bareng-bareng dalam satu sistem dan orkestra yang sangat sistemik," kata Haedar di Prime UMY Hotel Convention and Dormitory, Bantul, Senin (13/7).
Menurut Haedar, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penguatan sistem, bukan hanya sebatas seruan moral.
"Tidak cukup kita dengan mengajak, mengajak, dan mengajak," ujarnya.
Ia menilai, bahkan pendekatan keagamaan memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan praktik korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan.
"Bahkan kekuatan agama pun ada batasnya untuk masuk ke wilayah ajakan moral karena ini menyangkut persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem. Jadi perlu kesatuan langkah dari semua institusi yang ada," katanya.
Haedar juga mendorong agar seluruh kementerian, lembaga negara, hingga institusi pemerintahan ikut terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden perlu memimpin langsung koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun hambatan dalam penanganan perkara korupsi.
"Di sinilah pentingnya presiden memimpin langsung langkah-langkah pemberantasan korupsi lewat institusi ini," ujarnya.
Ia optimistis seluruh lembaga dapat berjalan seirama karena pemberantasan korupsi merupakan kepentingan bangsa dan negara.
"Memang ada teori jika kita ingin bersih-bersih perlu sapu bersih. Tetapi pemerintahan di manapun tidak berangkat di ruang vakum. Dengan kekurangan dan kelemahan masing-masing kita berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, yang penting kita bersatu, yang penting kita punya political will yang tinggi," kata Haedar.
Selain peran negara, Haedar menilai masyarakat sipil juga harus menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari budaya dan cara berpikir bersama.
"Institusi-institusi kemasyarakatan dan kebangsaan juga harus betul-betul menjadikan pemberantasan korupsi sebagai state of mind, alam pikiran untuk gerak bersama. Sehingga tidak ada ruang publik dan ekosistem yang longgar," pungkasnya.
Komentar (0)