Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Dimulai 20 Juli 2026, Kemensos Rampungkan Pemutakhiran Data Penerima

Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako Triwulan III periode Juli-September 2026 mulai disalurkan pada 20 Juli 2026 setelah Kementerian Sosial menyelesaikan proses cleansing data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Saifullah Yusuf mengungkapkan, "Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan."

Kemensos telah menerima data terbaru dari BPS yang saat ini masih menjalani proses pembersihan sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

Data terbaru tersebut memuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap menerima bansos, KPM yang tidak lagi menjadi penerima berdasarkan hasil pemutakhiran, serta penerima baru yang masuk ke dalam daftar sesuai hasil pembaruan data.

Penetapan penerima bansos sepenuhnya bergantung pada hasil proses pemutakhiran data yang telah diverifikasi.

Proses pemutakhiran data dimulai dari tingkat RT/RW sebelum diteruskan kepada operator data desa atau kelurahan.

Data kemudian dibahas melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan sebelum diteruskan kepada Dinas Sosial setempat.

Selanjutnya, data ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebelum diserahkan kepada Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial kemudian mengirimkan data tersebut kepada BPS untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi.

Setiap tiga bulan sekali, hasil pemutakhiran data yang telah diverifikasi dikembalikan kepada Kemensos untuk digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

Saifullah Yusuf mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data karena dinilai membuat data penerima bansos semakin akurat dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Ia mengungkapkan, "Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya."

Tiga provinsi yang paling aktif melakukan pemutakhiran data adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kota Bekasi juga menjadi salah satu daerah yang paling aktif dalam proses pemutakhiran data.

Selain menyalurkan bansos, pemerintah akan menindaklanjuti bantuan tersebut dengan program pemberdayaan sebagai bagian dari perubahan paradigma "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya."

Saifullah Yusuf mengungkapkan, "Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas."

Program pemberdayaan bertujuan membantu keluarga penerima manfaat meningkatkan taraf hidup agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu KPM mengikuti program pemberdayaan sepanjang 2026.

Saifullah Yusuf mengungkapkan, "Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos."

Pemerintah menyiapkan tiga bentuk program pemberdayaan yang meliputi peningkatan keterampilan, penguatan akses bagi penerima manfaat, dan penguatan aset yang dimiliki penerima manfaat.

Bentuk pemberdayaan akan disesuaikan dengan hasil asesmen terhadap masing-masing KPM.

Ia mengungkapkan, “Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak.”