S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia, Pemerintah Sebut Kepercayaan Global terhadap Ekonomi Tetap Kuat

Pantau - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil, yang dinilai pemerintah sebagai penegasan kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keputusan tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun dunia masih menghadapi tingginya suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, dan fluktuasi harga energi.

"Pemerintah terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien dan berkelanjutan," ungkap Purbaya saat menjelaskan bahwa keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan arah kebijakan ekonomi nasional tetap kredibel.

S&P memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Pada 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 5,1 persen.

Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) yang didorong kuatnya permintaan domestik serta meningkatnya aktivitas investasi.

S&P juga memberikan penilaian positif terhadap komitmen pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut S&P, komitmen tersebut menjadi policy anchor yang memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

S&P mencatat penerimaan negara menunjukkan pemulihan yang semakin kuat.

Pendapatan negara pada semester I 2026 tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya berkat penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dari sektor sumber daya alam.

Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memperkuat kualitas APBN melalui penguatan sistem perpajakan, penguatan PNBP, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor mineral dan sumber daya alam, meningkatkan efektivitas serta ketepatan sasaran belanja negara, mengelola pembiayaan secara efisien, dan mengendalikan risiko utang.

Dalam laporannya, S&P menilai berbagai reformasi struktural yang dijalankan pemerintah berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.

S&P menilai penguatan peran Danantara dan pengelolaan devisa hasil ekspor berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat transparansi, mengurangi kebocoran ekonomi, serta mendukung pembiayaan investasi pada sektor strategis.

"Pemerintah memastikan seluruh agenda reformasi tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan disertai komunikasi kebijakan yang konsisten sehingga mampu menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor," ujar Purbaya.

S&P juga menilai sistem perbankan Indonesia tetap memiliki tingkat permodalan yang kuat dengan risiko kontingensi terhadap pemerintah yang terbatas.

Menurut Purbaya, outlook stabil mencerminkan keyakinan S&P bahwa tantangan pada sektor fiskal maupun eksternal Indonesia bersifat sementara.

S&P menilai kondisi tersebut akan membaik seiring pemulihan penerimaan negara, stabilisasi harga komoditas, penguatan nilai tukar, serta implementasi reformasi ekonomi yang semakin efektif.

"Afirmasi peringkat kredit ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan prospek ekonomi yang solid di kawasan serta menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa Indonesia tetap merupakan tujuan investasi yang kredibel, aman dan menjanjikan dalam jangka panjang," ungkap Purbaya.